Menteri LH pastikan pengawasan berlapis PT Gag Nikel di Raja Ampat

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan peningkatan pengawasan kinerja tata kelola lingkungan terhadap PT Gag Nikel yang kembali beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif ditemui di Jakarta Utara, Kamis, menyampaikan bahwa audit lingkungan sudah dilakukan terhadap PT Gag Nikel, yang memiliki hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan perusahaan itu memperoleh peringkat hijau.

"Jadi arahan Bapak Presiden, meskipun kita tidak cabut Gag, tetapi pengawasannya harus berlapis-lapis. Kami sudah lakukan, jadi secara rutin kami akan menambah intensitas kunjungan ke Gag," ujar Hanif.

Dia menjelaskan dalam menjalankan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pengawasan aktivitas tambang perusahaan yang berada di pulau kecil itu pihaknya sudah menyusun audit lingkungan yang ditambahkan dalam persetujuan lingkungan perusahaan.

"Jadi ada penambahan beban pengawasan, penambahan komponen dan variabel pengawasan. Kemudian juga ada peningkatan intensitas kunjungan," tutur Hanif.

Sebelumnya, pemerintah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat, karena lokasi tersebut merupakan pusat keanekaragaman hayati dengan ekosistem yang rentan jika terpapar potensi pencemaran.

Pemerintah akhirnya mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung. Empat IUP yang dicabut dimiliki PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Sedangkan PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk, dihentikan sementara operasinya untuk peninjauan dan audit lingkungan. Perusahaan itu kembali beroperasi pada Rabu (3/9).