Politisi Demokrat minta seluruh pemegang HPH harus diaudit
Banjir Bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi pelajaran berharga, apalagi musibah tersebut telah menelan korban jiwa, harta bahkan telah merusak lingkungan.

Sumber foto: https://h7.cl/1kOun/elshinta.com.
Sumber foto: https://h7.cl/1kOun/elshinta.com.
Banjir Bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi pelajaran berharga, apalagi musibah tersebut telah menelan korban jiwa, harta bahkan telah merusak lingkungan. Banjir yang diduga salah satunya disebabkan penebangan hutan menjadi penyebab musibah tersebut sehingga pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mencegah peristiwa serupa kedepannya.
"Negeri ini harus jujur pada dirinya sendiri karena illegal logging dan illegal mining bukan hanya pelanggaran hukum tapi bencana yang telah menghancurkan masa depan anak cucu sebagai penerus bangsa," kata politisi Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPR RI 3 periode Didi Irawadi Syamsuddin, Selasa (9/12).
Menurut Didi selama puluhan tahun izin disebar tanpa melihat dampak kerusakan lingkungan yang terjadi yang pada akhirnya mengakibatkan banjir bandang dan musibah lainnya.
"Pengusaha menikmati uang, para oknum pejabat hanya tinggal tanda tangan dan ujungnya rakyat yang menjadi korban banjir, longsor serta air sungai yang keruh yang tak layak lagi disebut sungai," ujar Didi.
Menurut Didi sekarang ini sudah saatnya pemerintah mengaudit seluruh pemegang HPH agar mereka tidak sembarangan dalam menggunakan HPH yang telah diberikan pemerintah.
"Yang harus ditanyakan saat ini adalah apakah para pengusaha benar benar menjaga amanah untuk menjaga hutan atau hanya menjadikan hutan sebagai ATM tanpa batas," tambah Didi.
Didi menambahkan harus ada sanksi tegas dan berat bagi para pengusaha yang telah menyalahgunakan HPHnya hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Bukan sekadar basa basi tapi hukuman berat yang membuat mafia hutan berpikir dua kali sebelum melakukan penebangan pohon dengan semena-mena hanya untuk kepentingan pribadi," tambah Didi.
Didi menegaskan, Indonesia harus belajar dari negeri tetangga Thailand yang sudah puluhan tahun menghentikan penebangan pohon-pohon di hutan karena sadar akan merusak alam.
"Hutan yang hilang bukan hanya sekadar pohon tapi juga hilangnya sumber mata air, sumber oksigen dan rumah terakhir bagi para satwa karena tidak ada investasi yang lebih penting dari masa depan anak cucu kita," tutup Didi




