Dinkes Tangerang diminta alihkan 72.893 peserta PBI pusat ke daerah

DPRD Kota Tangerang, Banten meminta Dinas Kesehatan segera mengalihkan 72.893 peserta segmen penerima bantuan iuran(PBI) yang dibiayai pusat dialihkan menjadi ditanggung oleh Pemerintah Kota Tangerang agar pelayanan kesehatan bagi warga tetap terjaga.

“Pemkot tidak boleh hanya menunggu kebijakan pusat. Kalau warga Kota Tangerang terdampak, maka pemkot harus hadir. Alihkan ke PBI daerah agar layanan kesehatan tidak terputus,” kata Anggota DPRD Kota Tangerang Teja Kusuma dalam keterangannya di Tangerang Minggu.

Ia juga mendesak agar proses pengalihan tersebut tidak berbelit dan tanpa membebani warga dengan urusan administratif tambahan. Sebab jaminan kesehatan kepada warga adalah yang utama.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat. Bahkan pihaknya mulai menerima laporan warga sejak terjadinya penonaktifan massal peserta PBI yang bersumber dari pembaruan data nasional.

Aduan datang dari berbagai wilayah di Kota Tangerang, terutama dari warga yang selama ini bergantung penuh pada BPJS PBI untuk berobat.

“Laporan itu bukan satu dua. Banyak warga mengadu karena baru tahu kepesertaan nonaktif saat hendak berobat. Ada yang harus menunda pengobatan, bahkan ada yang terpaksa pulang tanpa layanan,” katanya.

Ia menegaskan, secara prinsip anggaran daerah harus berpihak pada pemenuhan hak dasar rakyat, terutama kesehatan. Keterlambatan mengambil keputusan akan berujung pada penderitaan warga.

“Kalau sampai ada warga yang sakit parah atau meninggal karena akses kesehatannya terhambat, itu bukan lagi kesalahan sistem, tapi kelalaian kebijakan pemimpin,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri Permana mengatakan Kota Tangerang memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk mengalihkan pembiayaan peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dari APBN ke APBD.

Pemkot Kota Tangerang di tahun ini telah siapkan anggaran untuk program itu periode Januari hingga Oktober 2026 untuk menanggung ratusan ribu peserta.

“Pemkot Tangerang sudah menyiapkan slot anggaran untuk membiayai hingga sekitar 437 ribu peserta BPJS yang dibiayai melalui APBD,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari total sekitar 74 ribu warga Kota Tangerang yang saat ini tercatat sebagai penerima BPJS PBI APBN, lebih dari 72 ribu di antaranya berpotensi terdampak penonaktifan. Namun demikian, kondisi tersebut dipastikan tidak akan mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat.

“Kalau memang 72 ribu lebih warga kita berpotensi dinonaktifkan dari PBI APBN, saya rasa Pemerintah Kota Tangerang bisa segera mengambil langkah cepat dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS PBI yang dibiayai APBD,” tegas Andri.

Lebih lanjut, Andri memaparkan bahwa sejak awal kerja sama, Pemkot Tangerang telah mendaftarkan sebanyak 380.590 jiwa sebagai peserta BPJS PBI APBD, dengan postur anggaran mencapai sekitar Rp163 miliar.

“Formula pembiayaan itu sudah di siapkan. Bahkan kapasitasnya bisa sampai di kisaran 437 ribu peserta. Artinya, warga yang berpotensi dinonaktifkan dari APBN bisa langsung dialih-biayakan melalui APBD,” kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraeni menuturkan, sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 395.187 warga yang dibiayai iuran BPJS Kesehatan oleh Pemkot melalui program Pembayaran Bantuan Iuran (PBI) dengan sumber APBD.

"Dari 1.982.904 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tangerang, 395.187 peserta masuk PBI dengan iuran bulanan BPJS Kesehatan dibayarkan Pemkot Tangerang," katanya.