FPIR minta reformasi polri bebas kepentingan politik

Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, mengingatkan agar agenda Reformasi Budaya Polri tidak dibajak oleh kepentingan politik tertentu yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menurut Fauzan, reformasi Polri seharusnya diarahkan pada pembenahan mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Reformasi Budaya Polri harus mengarah pada pembenahan sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan anggota Polri, terkhusus Bhabinkamtibmas di pelosok. Mereka adalah ujung tombak pelayanan keamanan negara,” tegas Fauzan dalam SpeakUp Kamtibmas (14/10/2026).

Ia menilai penguatan kapasitas serta kesejahteraan anggota di lapangan jauh lebih penting dibandingkan narasi politis yang menyerang personal pimpinan institusi Polri.

Fauzan juga melontarkan kritik terhadap sejumlah purnawirawan TNI yang dinilai kerap membangun narasi tendensius terhadap Polri.

“Bahwa purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko, serta lainnya, sangat naif. Kita bisa bayangkan, kalau mereka kehilangan kendaraan atau sesuatu, pasti lapor ke Polsek, bukan ke Said Didu atau Abraham Samad,” sindir Fauzan.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menyerang Polri secara umum justru kontraproduktif dan berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional.

Sementara itu, narasumber lainnya, Habib Syakur Ali Mahdi, menilai adanya pola serangan yang terstruktur terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut pola tersebut memiliki kemiripan dengan serangan yang sebelumnya diarahkan kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Habib Syakur menduga, isu reformasi Polri ditunggangi oleh kelompok eks simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menurutnya masih menyimpan kekecewaan dan dendam politik terhadap pemerintah dan institusi Polri.

“Serangan verbal terhadap Jenderal Listyo sangat seragam dengan pola menyerang Presiden Joko Widodo. Ini bukan kritik konstruktif, tetapi framing yang sistematis,” ujar Habib Syakur.

FPIR menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian dari demokrasi. Namun demikian, kritik harus disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan melalui narasi yang mengarah pada delegitimasi institusi.

Fauzan pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung Reformasi Budaya Polri yang berorientasi pada pelayanan publik, profesionalisme, dan penguatan integritas internal.

“Kami percaya, jika publik tidak mudah lagi terprovokasi, tetapi narasi seperti menyerang individu secara verbal seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko, bisa dikatakan sebagai krisis moral dan etika,” pungkas Fauzan. (Arie Dwi Prasetyo)