Jakarta Selatan tangani 794 kasus stunting pada 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menangani 794 kasus pencegahan dan penurunan stunting pada 2025 melalui kolaborasi antarpemerintah serta masyarakat.

"Sebanyak 794 kasus stunting sudah kami tangani pada 2025. Upaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kolaborasi seluruh unsur di Jakarta Selatan, yakni melalui intervensi sensitif dan spesifik," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Debi Intan Suri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 794 balita stunting itu terdeteksi dari 64.213 balita yang ditimbang dan diukur.

Penanganan tersebut merupakan hasil intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara terintegrasi oleh jajaran pemerintah, fasilitas kesehatan, akademisi, komunitas, dan dunia usaha.

Debi menjelaskan publikasi data dilakukan untuk menyandingkan data survei nasional dengan data riil di lapangan.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan dari 17,6 persen menjadi 17,2 persen.

"Sementara Jakarta Selatan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stuntingnya 16,6 persen mengalami penurunan di tahun 2024 pada angka 14,9 persen, sesuai data Survei Status Gizi Indonesia," ujar Debi.

Penurunan tersebut, kata dia, sejalan dengan upaya pencegahan stunting yang dilakukan melalui intervensi pada sasaran awal, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga balita yang memiliki permasalahan gizi.

Lebih lanjut, berdasarkan pencatatan dan pelaporan pada aplikasi sistem informasi terpadu, untuk pencatatan dan pelaporan program gizi kesehatan keluarga, yakni Sigizikesga mencatat prevalensi stunting di Jakarta Selatan pada 2025 sebesar 1,19 persen.

Debi menuturkan pada Juni 2025, Pemkot Jakarta Selatan juga melakukan Intervensi Serentak Pengukuran Balita untuk memastikan seluruh balita tercatat dalam sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan 100 persen balita diukur dan dimasukkan datanya ke dalam sistem Sigizikesga.

Data e-PPGBM merupakan data penimbangan dan pengukuran rutin melalui daftar penduduk berdasarkan nama dan alamat lengkap (by name, by address) yang mencakup seluruh sasaran balita di wilayah sehingga menggambarkan kondisi riil. Perbedaan dengan data survei terletak pada sistem sampling.

Target cakupan pengukuran pun telah ditetapkan, yakni mencapai 100 persen, dari sebelumnya hanya sekitar, 80-90 persen.

"Namun, data-data tersebut akan tetap menjadi bahan evaluasi kami bersama lintas sektor untuk menyusun perencanaan dan regulasi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Jakarta Selatan,” tutur Debi.

Dia menegaskan penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lima unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media untuk mencapai nol stunting di wilayah tersebut.