Persoalan sampah di Tangsel, DPRD: Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah

Persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peran pemerintah. Diperlukan sinergi lintas sektoral, mulai dari lembaga negara hingga kesadaran individu masyarakat.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Abdul Rasyid Selatan saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Minggu (1/2/2026). Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh unsur adalah kunci utama penanganan limbah perkotaan.

​"Persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seluruh unsur harus terlibat secara aktif, mulai dari pemerintah kemudian juga masyarakat," ujarnya kepada wartawan.

​Mulai dari Pemilahan Mandiri

​DPRD mendorong masyarakat untuk mulai mengambil peran kecil namun berdampak besar, yakni dengan memilah sampah dari sumbernya atau rumah tangga.

​Menurutnya, volume sampah di Tangsel yang cukup tinggi memerlukan penanganan dari hulu ke hilir. Tanpa adanya pemilahan secara mandiri, beban tempat pembuangan akhir akan terus membengkak.

​"Masyarakat ini tentunya kita memulai dari memilah sampah yang kita hasilkan sendiri. Perlu ada kesadaran bersama dan keterlibatan kolektif untuk menyelesaikan persoalan ini," ucapnya lagi.

​Selain peran masyarakat, ia juga mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan oleh lembaga TNI bersama sejumlah BUMN dalam aksi kepedulian lingkungan baru-baru ini.

​Ia menilai kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata bahwa lingkungan telah menjadi isu strategis nasional yang memerlukan penanganan serius.

​"Ini mencerminkan komitmen konkret dan kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan ini menjadi salah satu isu strategis nasional yang memang perlu mendapatkan perhatian kita bersama," tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Cecep Supriatna, Senin (2/2).

​Terkait fungsi pengawasan dan legislasi, DPRD Tangsel memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dalam setiap kebijakan penanganan sampah yang berpihak pada rakyat.

​"DPRD secara politik selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan sampah, terutama program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Berdasarkan data yang diterima, kapasitas pengolahan sampah di wilayah terkait (Cilowong) kini mampu mengelola sekitar 70 ton per hari, yang jika dikonversi bisa mencapai hampir 200 ton. Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban pemerintah secara signifikan.