Rp700 miliar untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Araip - Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan dimulainya penyaluran bantuan adaptif kebencanaan tahap pertama untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/3/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Araip - Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan dimulainya penyaluran bantuan adaptif kebencanaan tahap pertama untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/3/2026). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo
Kementerian Sosial (Kemensos) menyelesaikan penyaluran bantuan sosial kebencanaan senilai lebih dari Rp700 miliar untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari total alokasi anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3), menyatakan bahwa Rp700 miliar sudah disalurkan dan saat ini pihaknya tengah memproses penyaluran tahap berikutnya sebesar Rp218 miliar sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Anggaran senilai Rp218 miliar yang sedang berproses tersebut ditujukan bagi sekitar 67.000 kepala keluarga (KK) penerima manfaat. Selain itu, dana itu juga mencakup bantuan jaminan hidup (jadup) yang bersifat individu bagi sekitar 270.000 jiwa.
Terkait rincian santunan, Mensos menjelaskan kementerian memberikan bantuan senilai Rp15 juta kepada ahli waris bagi lebih dari 1.000 korban meninggal dunia.
Sementara itu, bagi korban yang mengalami luka berat diberikan santunan masing-masing senilai Rp5 juta.
Kemensos juga mengalokasikan bantuan isian rumah senilai Rp3 juta per keluarga penerima manfaat, serta dukungan stimulan ekonomi senilai Rp5 juta.
Adapun untuk bantuan jadup guna pembelian lauk-pauk, pemerintah memberikan Rp450.000 per orang setiap bulan selama tiga bulan.
Saifullah menekankan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan data penyintas yang telah melalui proses verifikasi ketat mulai dari BNPB, pemerintah daerah, hingga verifikasi NIK di Kementerian Dalam Negeri. Proses ini turut melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian guna menjamin akuntabilitas data.
Data valid yang telah ditandatangani oleh
Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjadi pedoman penyaluran.
Kemensos kemudian bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengantarkan bantuan langsung kepada keluarga yang telah terverifikasi.
Saifullah menambahkan, jika alokasi anggaran awal dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, Kemensos akan mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan agar seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan pemulihan yang memadai.
