Sebulan jadi Menkeu, Purbaya: Penuh tantangan, tapi bisa dikendalikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bulan pertamanya menjabat sebagai bendahara negara diliputi oleh banyak tantangan, namun ia yakin kondisinya tetap terkendali.

“Kesannya (jadi Menkeu) menarik. Penuh tantangan, tapi pasti bisa kami kendalikan,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “Prasasti Luncheon Talk” di Jakarta, Rabu (8/10).

Purbaya mengaku beban tanggung jawabnya saat ini membuat dirinya merasa telah menjabat sebagai menkeu selama setahun. Ia pun bergurau berkat jabatan strategisnya, dia kini bertemu dengan wartawan setiap hari.

Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Serah terima jabatan dilakukan keesokan harinya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dalam satu bulan, Purbaya telah mengambil sejumlah langkah signifikan.

Manuver pertama yang ia ambil adalah memindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp200 triliun.

Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan cost of fund, yang akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan kredit, konsumsi dan investasi, serta efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setelah Himbara, Purbaya juga berencana menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN pada bank pembangunan daerah (BPD).

Kemudian, Purbaya memberikan kepastian soal nasib rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CCCCCC di mana ia memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Dia mengaku telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlangsungan industri rokok.

Secara bersamaan, dia juga gencar menindak rokok ilegal dengan menilik jalur distribusi, baik pada jalur hijau kepabeanan dan cukai, penjualan daring di platform niaga elektronik (e-commerce), hingga penjualan luring di toko kelontong.

Untuk penerimaan pajak yang melambat, Purbaya mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun. Saat dikonfirmasi hari ini, dia menyebut cicilan dari penunggak pajak inkrah sudah mencapai Rp7 triliun.

Dari segi belanja, Purbaya memantau secara ketat penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan berencana merealokasi anggaran yang tak terserap optimal untuk dialihkan ke program prioritas lainnya. Salah satu program yang ia pantau adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya juga merombak anggaran transfer ke daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang didesain oleh Sri Mulyani. Alokasi TKD ditingkatkan sebesar Rp43 triliun menjadi Rp692,99 triliun dari rancangan awal sebesar Rp649,9 triliun.