BSN dorong pemerataan infrastruktur mutu sebagai fondasi ekonomi Indonesia Emas 2045

Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menempatkan penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) sebagai salah satu fondasi pembangunan ekonomi. Arah kebijakan tersebut tertera dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan transformasi ekonomi berbasis produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi.

IMN mencakup tiga pilar utama—standardisasi, akreditasi, dan metrologi—yang berfungsi memastikan produk dan layanan nasional memenuhi standar mutu secara konsisten. Kehadiran standar yang relevan, laboratorium uji yang kredibel, lembaga sertifikasi yang kompeten, serta layanan metrologi yang merata menjadi syarat penting bagi industri nasional untuk bersaing, termasuk dalam proses hilirisasi.

Distribusi IMN Belum Merata

Meskipun perannya krusial, pemerataan IMN di Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Data BSN mencatat terdapat 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) terakreditasi, dan 64,4 persen di antaranya berada di Pulau Jawa. Sementara wilayah Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK, atau sekitar 5 persen dari total.

Hal serupa terjadi pada lembaga sertifikasi produk. Dari 140 lembaga sertifikasi, sebagian besar berada di pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah timur hanya memiliki delapan. Kondisi ini membuat proses pemenuhan mutu di daerah tertentu membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada potensi hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, yang membutuhkan layanan uji, sertifikasi, dan pengukuran yang cepat serta kredibel.

Pernyataan BSN: Pemerataan IMN adalah Prioritas

Saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025), Plt. Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono menegaskan bahwa pembangunan IMN yang inklusif menjadi langkah strategis bagi transformasi ekonomi nasional.

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kristianto.

Ia menekankan bahwa produk unggulan daerah memiliki potensi besar dan membutuhkan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi untuk naik kelas.

Program Penguatan IMN yang Sudah Berjalan

Hingga 2025, BSN mencatat sejumlah capaian penting:

• 116 LPK telah difasilitasi untuk meningkatkan kesiapan layanan.
• Program SNI Bina UMK mendampingi 2.109.202 produk UMK memenuhi standar.
• 2.671 pelaku usaha mendapat pembinaan pemenuhan persyaratan mutu.
• 4.016 SPPT SNI diterbitkan hingga Oktober 2025.

Melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), Indonesia juga telah memperoleh pengakuan internasional melalui ILAC, IAF, serta penandatanganan MRA APAC & ILAC, yang membuat hasil uji dan sertifikasi nasional diakui secara global. Prinsip tested once, accepted everywhere menjadi semakin nyata dirasakan industri.

BMN 2025 Sebagai Ruang Kolaborasi

BMN 2025 dihadirkan sebagai momentum memperluas dampak IMN. Agenda ini menghadirkan:

• Soft launching skema akreditasi baru
• Penyerahan sertifikasi SNI dan sertifikat akreditasi LPK
• Penandatanganan kerja sama BSN dengan berbagai mitra
• Seminar nasional yang melibatkan Bappenas, pemerintah daerah, asosiasi LPK, dan pelaku industri

Dengan tema “Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”, BMN 2025 memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan IMN berjalan lebih merata.

Menuju IMN yang Kuat dan Inklusif

Melalui perluasan akses IMN hingga ke seluruh wilayah, Indonesia diharapkan mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing industri, dan menghadirkan layanan mutu yang kredibel bagi masyarakat. Pemerataan IMN menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Irza Farel