Mensos sebut Pascalebaran momentum perkuat program dan layanan sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa pascalebaran 2026 menjadi momentum untuk kembali bekerja dengan semangat dan disiplin baru, serta orentasi yang makin kuat pada pelayanan. Ia mengatakan, berbagai program dan layanan yang diberikan harus tepat sasaran, kecepatan layanan, akuntabilitas, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) usai libur Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026). Rapat digelar secara hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pada masing-masing direktorat.
"Pasca-Lebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program, data, pengawasan, dan layanan harus bermuara pada satu tujuan, yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat," kata Gus Ipul.
Mensos juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada ego sektoral di tubuh Kemensos dalam bekerja. Dia menekankan, seluruh unit harus bekerja dalam satu irama yang sama untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Satu orkestrasi yang terhubung satu dengan yang lain. Coba para direktur, sering-sering ngobrol, tidak hanya (secara) formal, tapi pokoknya yang tugasnya tampak bersinggungan, saya minta benar-benar duduk bersama cari solusi, cari koordinasi, cari cara untuk mengintegrasikan program. Tolong konkretkan dan tolong ini jadi satu policy (kebijakan) yang nanti berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.
Selain konsolidasi internal Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Ia mendorong agar disiapkan solusi transisi yang layak, aman dan bermutu bagi daerah yang belum memiliki gedung sekolah permanen dengan memanfaatkan aset atau fasilitas yang tersedia.
"Kemudian, perlu percepatan evaluasi pemerataan SDM Sekolah Rakyat secara jujur, mana yang sudah cukup, mana yang masih kurang guru, mana yang kurang wali asuh, wali asrama, tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya," jelas Gus Ipul.
Selanjutnya, terkait rehabilitasi sosial (rehsos), Gus Ipul meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehsos memberikan layanan kepada lansia, penyandang disabilitas, anak, korban napza, dan kelompok rentan lainnya harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi, berbasis keluarga, dan berbasis komunitas.
Dia menekankan, standar layanan, etika pendampingan dan mutu intervensi harus dijaga agar upaya memulihkan harkat, fungsi sosial, dan harapan hidup kelompok rentan dapat benar-benar terasa.
Gus Ipul menegaskan, sentra-sentra di beberapa provinsi merupakan ujung tombak layanan Kemensos. Ia pun meminta agar seluruh sentra tidak hanya menjadi tempat pelayanan administratif, melainkan harus menjadi pusat layanan terpadu yang aktif, responsif, dan solutif.
"Sentra harus menjadi simpul yang menghubungkan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pelayanan kedaruratan. Perlu penegasan kembali peran setiap sentra sesuai kebutuhan wilayah dan kelompok sasaran. Sentra harus punya fokus yang jelas, pelayanan yang terukur, dan hasil yang dapat dipertanggungjabkan. Jangan sampai sentra berjalan rutin, tetapi kehilangan makna strategisnya," papar Gus Ipul.
Pengelolaan sentra, lanjut dia, juga harus bergerak dari pola pasif menjadi pola jemput bola. Gus Ipul ingin agar sentra harus mampu membaca persoalan sosial di wilayah kerja masing-masing, membangun jejaring dan menghadirkan intervensi yang tepat.
"Perlu penguatan kolaborasi dengan pemda, pilar-pilar sosial, komunitas dan lembaga, masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya penyerapan anggaran, tapi perubahan nyata dalam kehidupan penerima manfaat," tegas Mensos.
Terkait perlindungan dan jaminan sosial, Gus Ipul menyampaikan bahwa bansos harus makin tepat sasaran, tepat waktu, transparan dan mudah diakses masyarakat. Dia meminta agar aduan yang disampaikan oleh masyarakat harus ditangani secara cepat, sederhana, dan solutif.
"Perlindungan sosial harus menjadi bantalan masyarakat rentan sekaligus dihubungkan dengan pemberdayaan dan jalan menuju kemandirian atau graduasi. Pendamping sosial PPPK, Tagama, karang taruna, pekerja sosial, dan seluruh pilar sosial harus terus diperkuat kapasitas dan kolaborasinya," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya penguatan program pemberdayaan sosial. Sehingga masyarakaat tidak terus bergantung pada bansos, tetapi harus bangkit menuju kemandirian.
"Pemberdayaan harus dibangun Bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra. Target graduasi harus jelas," katanya.
Gus Ipul juga meminta agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bansos harus dikawal secara serius melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dia bahkan menekankan soal budaya berbasis data. Menurutnya, semua unit bekerja berdasarkan data, bukan asumsi.
Terakhir, Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam mengawal dan mengawasi. Sehingga program kerja Kemensos dapat berjalan dengan benar sejak awal, tepat aturan, tepat sasaran, dan minim risiko.
"Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan lebih menyentuh titik-titik rawan dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bansos, pengelolaan sentra, Sekolah Rakyat, dan pemanfaatan anggaran. Irjen perlu memperkuat fungsi pencegahan, pendampingan, audit, monitoring, dan peringatan dini, bukan hanya penindakan setelah masalah terjadi," ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, dia menambahkan, seluruh unit kerja harus terbuka terhadap pengawasan. Sebab, menurutnya, pengawasan yang sehat adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
"Penguatan Irjen penting agar tidak ada ruang bagi kelalaian, pemborosan, penyimpangan, atau lemahnya pengendalian internal dalam program yang menyangkut rakyat kecil," pungkasnya.
Hutomo Budi/Ter
