Penyaluran BLTS sudah mencapai 97 persen yang menyasar lebih dari 35 juta KPM

Mensos Gus Ipul dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (31/12/2025)
Mensos Gus Ipul dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (31/12/2025)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 meningkat signifikan hingga lebih dari Rp110 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bansos tepat sasaran.
“Di tahun 2025 ini anggaran untuk bantuan langsung tunai ditingkatkan oleh Bapak Presiden Prabowo mencapai lebih daripada Rp110 triliun,” ujar Gus Ipul dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan capaian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang telah melampaui 97 persen secara nasional. Program ini menyasar lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan 33,2 juta di antaranya telah dinyatakan layak menerima bantuan.
“Per hari ini sudah ada 33.200.000 lebih yang dinyatakan layak untuk mendapatkan BLTS,” katanya.
Menurut Gus Ipul, meskipun terdapat kendala di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, rata-rata penyaluran di daerah terdampak telah mencapai lebih dari 85 persen dan terus dikejar bersama PT Pos, Himbara, pemerintah daerah, serta relawan.
Ke depan, Kementerian Sosial akan memfokuskan kebijakan pada tiga mandat utama Presiden, yakni pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bansos tepat sasaran menuju graduasi keluarga mandiri, serta penguatan program Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini miniatur dari pengentasan kemiskinan, tidak hanya memberi pendidikan berkualitas kepada anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya agar naik kelas,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, seluruh program tersebut akan dijalankan secara terintegrasi pada 2026 dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan target pengentasan kemiskinan nasional dapat tercapai.
Penulis: Hutomo Budi/Ter




