Sleman gelontorkan Rp19 miliar lebih untuk program padat karya

Program padat karya masih menjadi salah satu andalan untuk mendorong kesejahteraan warga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman tahun ini kembali menggulirkan program padat karya yang dilakukan sebanyak 144 paket atau lokasi, dengan total anggaran Rp19.107.000.000 (sembilan belas miliar seratus tujuh juta rupiah).

Padat karya menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Sleman. Program ini merupakan salah satu bentuk bantuan sosial pemerintah daerah, yang dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok rentan, dan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.

"Program padat karya berasal dari beberapa sumber dana, seperti APBD reguler dan Pokir APBD dan dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pokir Provinsi,” ujar Sekretaris Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sleman, Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas pada jumpa pers Dinas Kominfo Sleman di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Kamis (5/2/2026).

BKK Pokir Provinsi tahun ini terdapat 110 lokasi dan makin besar nilainya maka cakupan kegiatan masyarakat juga semakin besar. Program padat karya di Sleman ditargetkan dapat menyerap 5024 pekerja. Agar program padat karya di Sleman tersebut tidak semata gotong royong yang dibayar maka dibuat terobosan sehingga hasil karya berkualitas.

"Padat karya ini pada prinsipnya adalah bansos dengan sasaran masyarakat pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin," imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (6/2).

Jenis-jenis pekerjaan dalam program padat karya di Sleman ada enam yaitu cor jalan, talud, saluran irigasi, saluran drainase, sumur resapan, dan gorong-gorong. Ini merupakan infrastruktur yang komunal sifatnya dan diperlukan oleh masyarakat.

Sementara untuk memperluas akses layanan sosial, bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan bagi kelompok marginal, Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong transformasi identitas kependudukan digital. Digitalisasi identitas kependudukan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses layanan administrasi, sekaligus menjadi fondasi integrasi berbagai program bantuan dan pelayanan sosial secara tepat sasaran.

"Identitas kependudukan (Akte kelahiran, KTP, KK, KIA, Akte Nikah) sangat penting bagi kelompok marginal agar bisa mengakses layanan sosial, bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Ludiyanta.

Layanan yang diberikan Dinas Sosial antara lain, pembuatan dokumen kependudukan anak terlantar (akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak), fasilitas pengecekan dokumen kependudukan bagi lansia terlantar dan ODDP (Orang Dengan Disabilitas Psikososial) terlantar melalui cek biometeri, serta pembuatan dokumen kependudukan bagi ODDP terlantar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tahun ini terus menggencarkan proses aktivasi IKD diseluruh kalurahan se-Kabupaten Sleman. Digitalisasi identitas kependudukan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan transaksi pelayanan publik. Aktivasi Identitas Kependudukan Digita (IKD) juga dapat menghindari seseorang dari pemalsuan data kependudukan.

"Kabupaten Sleman tahun ini menjadi salah satu dari 40 kabupaten/kota se-Indonesia yang akan melaksanakan piloting digitalisasi bansos/perlinsos. Syarat utama akses digitalisasi bansos/perlinsos, penduduk sudah melakukan perekaman KTP-el. Untuk bisa melakukan pendaftaran secara mandiri harus sudah memiliki IKD. Namun jika tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri dapat dibantu petugas pendamping/agen (pendamping/agen harus sudah memiliki IKD),” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Arifin.