BGN `suspend` 2.500 SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) selama 2026 telah men-suspend 2.500 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito mengungkapkan penghentian sementara SPPG tersebut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.

“Rata-rata SPPG yang disusped melakukan pelanggaran SOP dan melakukan tindakan tidak patut,” kata Harjito seperti dilaporkan Kontributor Elshinta AH Sugiharto, Senin (30/3) usai menghadiri peresmian SPPG Sukoharjo 2 di Kota Malang, Jawa Timur.

Dijelaskan Harjito, penghentian sementara operasional ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada SPPG melengkapi persyaratan wajib yang harus dilakukan SPPG sebelum mengelola MBG.

“Baik itu masalah kesehatan makanan, peralatan yang dipakai hingga pengelolaan limbah termasuk hasil dari MBG yang dibagikan serta kepatutan pemilik SPPG,” Jelasnya.

Dan dari jumlah tersebut, kini tinggal setengah antara 700-750 SPPG yang masih berproses untuk melengkapi SOP.

“Untuk wilayah Malang hingga saat ini belum ada hanya 1 SPPG di Kota Malang yang disuspend karena buruknya MBG yang dibagikan dan viral di media. Karena itu, BGN sangat memerlukan peran aktif semua pihak termasuk masing-masing kepala daerah untuk ikut mengawasi SPPG yang ada dan melaporkan pada layanan yang telah difasilitasi BGN dan pasti akan segera ditindaklanjuti,” tandasnya.