Pemerintah diingatkan agar efisiensi anggaran jangan sentuh sektor pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pihaknya akan mencermati rencana efisiensi anggaran yang tengah disiapkan pemerintah secara kritis namun tetap konstruktif.
Menurutnya, langkah pemerintah menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang perlu dilakukan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berdampak pada sektor pendidikan yang merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujar Lalu Hadrian Rifani, Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa ke depan.
Karena itu, jika efisiensi anggaran harus dilakukan, pemerintah diminta lebih memprioritaskan pemangkasan pada belanja yang tidak bersifat utama, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga program yang dinilai tumpang tindih.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan secara luas berpotensi menimbulkan dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu dekat, hal tersebut dapat memengaruhi bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran dan memperlebar kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.
“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” tambahnya.
Maka, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar menjalankan efisiensi secara hati-hati dan berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” tutup Lalu Hadrian Irfani.
Arie Dwi Prasetyo/Ter
