Perjuangkan hak pendidikan 500 siswa SMK IDN Bogor, orang tua siswa datangi KPAI

Puluhan orang tua siswa dari SMK IDN Bogor Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memperjuangkan hak pendidikan lebih dari 500 siswa yang terdampak pembatalan izin operasional sekolah tersebut.

Sekitar 30 perwakilan wali murid hadir dalam audiensi dan mediasi yang berlangsung di kantor KPAI. Mereka meminta negara hadir memberikan solusi atas ketidakpastian masa depan pendidikan anak-anak mereka setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membatalkan izin operasional SMK IDN Bogor.

Kebijakan tersebut dinilai berdampak serius bagi para siswa, terutama karena terjadi di masa krusial pendidikan, saat siswa tengah menghadapi ujian sekolah serta proses seleksi masuk perguruan tinggi.

Dalam sesi mediasi, para orang tua menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian masa depan bagi ratusan siswa yang selama ini berprestasi.

“Anak-anak kami sedang berjuang menyiapkan masa depan. Tiba-tiba sekolah mereka dihentikan operasionalnya. Kami meminta solusi yang adil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” ujar salah satu perwakilan wali murid, Siti Malahayati, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Para orang tua menegaskan bahwa SMK IDN bukan sekadar bangunan sekolah, melainkan ruang pendidikan yang telah terbukti mencetak prestasi. Sekolah tersebut memiliki Akreditasi A dan dikenal menghasilkan berbagai prestasi internasional di bidang teknologi dan digital.

Sebagai bentuk protes dan aspirasi, para orang tua juga membawa sejumlah spanduk yang mencerminkan kegelisahan mereka terhadap masa depan anak-anak mereka, di antaranya bertuliskan:

•“Prestasi Internasional, Kebijakan Anda Irrasional.”

•“Mendunia Masa Depan, Malah Terancam.”

•“Tinta pada SK Bapak, Menghapus Masa Depan Kami.”

Para wali murid menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk berkonfrontasi dengan pemerintah daerah, melainkan memohon solusi yang adil dan proporsional agar hak pendidikan ratusan siswa tetap terlindungi dan lulus sekolah dengan normal.

“Pendidikan adalah investasi bangsa. Jangan sampai masa depan anak-anak terhenti hanya karena persoalan administratif,” tegasnya.

Melalui audiensi ini, para orang tua berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memberikan perhatian serius dan mendorong solusi yang memastikan keberlanjutan pendidikan bagi lebih dari 500 siswa SMK IDN Bogor. (Roh/Ter)