1 tahun kinerja, Bupati/Wabup Kudus klaim kemiskinan turun 0,64 persen

Rapat evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sam'ani Intakoris- Bellinda Birton berlangsung di Pendopo Belakang, Senin (23/2). Rapat dipimpin oleh bupati Kudus, selain agenda evaluasi juga penajaman arah kebijakan 2026. Forum diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah untuk memastikan capaian kinerja terukur dan berkelanjutan.

Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan turun dari 7,23 persen menjadi 6,59 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 77,21 menjadi 77,94. Angka stunting juga turun dari 4,03 persen menjadi 3,75 persen. Sedangkan indeks integritas daerah yang meningkat 1,61 ke angka 72,15 dan indeks reformasi birokrasi yang naik 4,88 poin ke 88,31.

Bupati menegaskan, 20 program unggulan bupati dan wakil bupati berhasil terlaksana 100% dengan total realisasi anggaran hingga Rp406 miliar atau 94,68% dari total anggaran. Pihaknya menyebut, hasil yang dicapai merupakan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan dukungan masyarakat.

“Penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, dan turunnya stunting menunjukkan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat.” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (24/2).

Dalam kesempatan itu juga menyoroti isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius pada 2026, di antaranya pengelolaan sampah dan percepatan pemulihan pascabencana.

“Permasalahan sampah harus kita tangani dengan sistem yang lebih efektif dan kolaboratif. Pemulihan pascabencana juga harus berjalan cepat agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat segera pulih,” ujar bupati.

Di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Bupati menekankan pentingnya efisiensi dan penajaman prioritas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Walaupun ada tantangan fiskal, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Kita lakukan efisiensi belanja non-prioritas dan optimalkan Pendapatan Asli Daerah agar program strategis tetap berjalan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan mempercepat proses lelang program strategis sejak awal tahun, memperkuat digitalisasi layanan publik, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.