Banggar minta Menkeu-BNPB atasi dana bencana TNI yang masih swadaya

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengatasi masalah anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap prudent," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tersedia dana on call atau dana siap pakai kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatra pada tahun 2025.

Dia menilai apa yang dialami oleh TNI seharusnya tidak terjadi jika BNPB, sebagai pemimpin penanganan bencana di Sumatra, bisa lebih cepat dalam mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Dirinya mengira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB dapat lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat ketika membangun jembatan Bailey.

Jembatan Bailey merupakan jembatan darurat, yang dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.

Oleh sebab itu, Said berharap BNPB bisa lebih gesit. Dia berpendapat kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey juga tidak terlalu besar dan sangat mungkin bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik.

Untuk itu, kata dia, hal tersebut bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian/lembaga yang menjadi institusi pemimpin lebih gesit.

"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor," ucap dia.

Dia menegaskan DPR RI mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada serta upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan Bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatra.

Ditegaskan bahwa kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, sehingga jangan sampai terjebak prosedur birokrasi yang berbelit.

Kunci penting penanganan bencana, sambung dia, merupakan keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan dalam penanganan bencana.

Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, Said menyebutkan sebenarnya ada pula alokasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Jika dibutuhkan, ia berpendapat anggaran di BA BUN tersebut bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA BUN untuk penanganan bencana di Sumatra.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatra ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan," ungkap Said menegaskan.

Adapun keluhan anggaran TNI yang masih swadaya dalam penanganan bencana di Sumatra sebelumnya dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, di Banda Aceh, Selasa (30/12).

Menanggapi keluhan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadew menegaskan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran penanganan bencana dan menyatakan dana dapat segera dicairkan apabila prosedur administrasi telah dipenuhi.