Dinamika politik Luar Negeri RI, investasi Rp800 T dan tantangan jaga keseimbangan blok

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyoroti posisi geopolitik Indonesia yang kini mulai dipertanyakan oleh dunia internasional. Langkah Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) memicu tanda tanya besar, terutama dari negara-negara Barat.

Hal tersebut disampaikan Utut dalam diskusi bertajuk “71 Tahun Peringatan Konferensi Asia Afrika: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (18/4/2026).

“Delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda sempat mempertanyakan alasan kita ke BRICS. Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain,” ujar Utut.

Ia menekankan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi, bukan bentuk keberpihakan politik. Namun, untuk menghindari persepsi negatif, ia mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki unit khusus.

"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," tambahnya.

Di sisi lain, Utut mengapresiasi diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil membawa komitmen investasi sebesar Rp800 triliun melalui rangkaian kunjungan luar negeri. Ia juga mencatat langkah strategis Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).

Meski demikian, Utut mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi. “Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin,” ujarnya.

Senada dengan Utut, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati. Menurutnya, karakter perang modern telah bergeser menjadi "perang total" yang melibatkan dimensi politik, ekonomi, militer, hingga informasi.

"Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara. Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global," tegas purnawirawan jenderal TNI tersebut.

Hasanuddin, yang berpengalaman dalam misi penjaga perdamaian PBB, menilai transparansi antara pemerintah dan DPR sangat krusial dalam isu keamanan nasional. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan luar negeri yang diambil benar-benar demi kepentingan nasional yang menyeluruh, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.

Diskusi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sejarawan Asvi Warman Adam, Bonnie Triyana, hingga Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Arie Dwi Prasetyo/Ter