Masuk dewan perdamaian Gaza, Golkar dukung Prabowo

Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) menuai beragam tanggapan di dalam negeri. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, dukungan politik justru menguat dari kalangan elite nasional, salah satunya dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ujar Idrus.

Menurut Idrus, keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan upaya mengakhiri konflik kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan mandat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Ia mengingatkan bahwa konstitusi secara tegas menyatakan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sekaligus menugaskan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” kata Idrus.

Idrus menilai pendekatan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, dinamis, bahkan cenderung radikal.

Ia juga menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegasnya.

Idrus menjelaskan bahwa dalam perspektif politik luar negeri Indonesia, seluruh negara diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan sebagai musuh atau lawan. Pendekatan ini, kata dia, bersifat aktif, dinamis, produktif, bahkan ofensif, bukan pasif atau defensif.

“Pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, artinya Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi Pancasila dan kepentingan nasional,” ujarnya.

Secara umum, Dewan Perdamaian Gaza dibentuk untuk mengawasi dan mengimplementasikan 20 poin Rencana Perdamaian Gaza, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah konflik.

Meski dipimpin oleh Amerika Serikat, Idrus menegaskan bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam BoP dengan niat menjadi pengikut arus politik Washington. Sebaliknya, Indonesia melihat adanya kebutuhan strategis agar suara negara-negara Muslim tetap terdengar di meja perundingan internasional.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” tambah Idrus.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang memainkan peran signifikan karena hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara Muslim berpengaruh seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

Dengan posisi tersebut, Indonesia dinilai dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang agar kebijakan yang diambil Dewan Perdamaian Gaza tidak hanya menguntungkan satu pihak.

“Indonesia berpotensi mengoptimalisasikan diri sebagai ‘kekuatan penyeimbang’ di dalam BoP. Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam keputusan yang monolog satu blok; dan mendorong adanya pertimbangan yang lebih beragam dan adil bagi kepentingan Palestina,” pungkas Idrus.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) dengan menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Meski sejumlah pengamat hubungan internasional mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menjadi simbol partisipasi, Idrus menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia justru melihat kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral yang penting.

“Indonesia bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara besar dan aspirasi dunia Islam. Kita menyampaikan pesan yang konsisten: Palestina harus merdeka dan hidup berdampingan secara adil,” ujarnya.

Dengan pijakan konstitusional dan dukungan politik domestik yang kuat, langkah Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar mengikuti arus global, melainkan upaya menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi perdamaian dunia yang aktif, berprinsip, dan tidak kehilangan arah. (Arie Dwi Prasetyo)