Idrus Marham: Kritik harus rasional demi kepentingan bangsa

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya data intelijen mengenai pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik menuai perhatian publik. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa sebagai kepala negara, ia kini memiliki akses langsung terhadap laporan intelijen harian yang memberinya gambaran terkait dinamika politik, termasuk kritik terhadap pemerintah.

“Saya punya data intelijen. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik di ruang publik.

Menurut Idrus, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara rasional, objektif, dan berlandaskan kepentingan bangsa.

“Banyak yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil, mengusung demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis,” kata Idrus.

Kritik Harus Berbasis Nilai dan Ideologi

Idrus menilai sikap kritis dalam demokrasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, ideologi negara, serta aturan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kritik yang sehat adalah kritik yang taat asas, logis, faktual, dan tidak didorong kepentingan tertentu.

“Sikap kritis harus dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, dipandu oleh falsafah Pancasila dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik aliran dana dalam diskursus publik yang dapat memengaruhi objektivitas kritik.

Pemerintah Diminta Perkuat Komunikasi Publik

Meski demikian, Idrus menilai pemerintah tidak perlu bersikap represif dalam menghadapi kritik. Ia justru mendorong pendekatan dialog dan kesadaran bersama bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga bersama.

“Pemerintah tidak perlu represif, yang penting mengajak semua pihak menjaga Indonesia sebagai rumah bersama,” katanya.

Di sisi lain, Idrus juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi politik pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, narasi yang disampaikan oleh para pembantu presiden, khususnya juru bicara, masih perlu ditingkatkan agar lebih komprehensif dan terintegrasi.

Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menempatkan nilai, integritas, dan kepentingan nasional sebagai dasar utama dalam menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap pemerintah.

“Demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun dengan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen kebangsaan,” pungkasnya.