Insight Hub PKB bahas taubat ekologis untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan komitmennya mendorong taubat ekologis sebagai kebijakan nasional yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi Insight Hub Vol. 4 bertema “Taubat Ekologis: Komitmen Kebijakan Ekologis Nasional” yang digelar di Twin House Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

Diskusi ini menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan, content creator Virdian Aurelio, Aktivis Extinction Rebellion Melisa Kowara, serta Juru Kampanye Greenpeace Arie Rompas. Acara berlangsung hangat dan penuh empati, dengan fokus pada suara korban bencana serta solusi struktural menghadapi krisis iklim.

Daniel Johan menilai kehadiran anak muda yang konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat terdampak bencana menjadi harapan besar bagi perubahan kebijakan. Menurutnya, persoalan ekologis tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan masalah struktural yang membutuhkan keberanian politik.

“PKB sudah belasan tahun menyuarakan taubat ekologis. Ini bukan sekadar konsep moral, tapi harus melompat menjadi kebijakan struktural. Di Komisi IV, kami mendorong perubahan UU Kehutanan, meski dihadapkan pada tantangan besar seperti Omnibus Law,” ujar Daniel.

Ia memaparkan sejumlah langkah konkret yang perlu segera didorong, di antaranya penyesuaian kebijakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat, penguatan perlindungan masyarakat hukum adat, penghentian perizinan yang merusak kawasan hulu dan daerah aliran sungai, percepatan restorasi lahan kritis, serta penyelamatan kawasan mangrove sebagai benteng alami di wilayah hilir.

Sementara itu, content creator Virdian Aurelio membagikan pengalamannya saat turun langsung ke Aceh pascabencana. Ia mengaku tersentuh melihat ketangguhan warga di tengah kondisi yang sangat berat.

“Yang paling terasa bukan hanya kerusakannya, tapi senyum warga yang tetap ada di tengah keterbatasan. Permintaan mereka sederhana: makan, air, obat, listrik, dan sinyal untuk mengabari keluarga. Diskusi seperti ini penting agar suara mereka tidak hilang,” kata Virdian.

Dari perspektif aktivisme, Melisa Kowara menegaskan bahwa krisis iklim merupakan krisis kemanusiaan yang dampaknya sudah melanggar hak dasar warga negara. Ia mengingatkan bahwa data menunjukkan eskalasi bencana hidrometeorologi yang tidak bisa lagi diabaikan.

“Ini bukan bencana biasa. Jika sistem ekonomi dan politik tidak diubah, situasinya akan semakin memburuk. Kita perlu berhenti merusak dan mulai merestorasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Arie Rompas dari Greenpeace. Ia menyoroti keterkaitan erat antara kebijakan ekonomi, deforestasi, dan meningkatnya intensitas bencana alam di Indonesia, khususnya di Sumatera.

“Bencana ekologis adalah hasil dari kebijakan yang akumulatif. Jika model ekonomi ekstraktif terus dipertahankan, maka bencana akan datang silih berganti,” tegasnya.

Menutup diskusi, Daniel Johan menegaskan bahwa meski DPR memiliki keterbatasan dalam eksekusi penanganan bencana, PKB tetap berkomitmen secara moral dan politik. Ia juga mendorong agar Presiden mendapatkan data lapangan yang valid dan berbasis ilmiah agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Diskusi Insight Hub Vol. 4 ini menjadi ruang kolaboratif antara politisi, aktivis, dan anak muda untuk merawat harapan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga lingkungan demi masa depan bangsa.

Arie Dwi Prasetyo