Khofifah: Renovasi Gedung Negara Grahadi libatkan delapan pihak

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan renovasi Gedung Negara Grahadi di Surabaya segera dilakukan dengan melibatkan delapan pemangku kepentingan, termasuk sejarawan dan pakar cagar budaya.

"Siang ini tadi jam 13.00 ada rapat yang menyertakan delapan stakeholder. Jadi sejarawan, kemudian pakar cagar budaya itu kita libatkan untuk bisa memberikan pendapat bagaimana proses renovasi bisa sesegera mungkin kita lakukan," kata Khofifah di Surabaya, Selasa.

Ia menyebut rapat tersebut masih dalam tahap awal dan belum sampai pada detail rencana renovasi maupun besaran anggaran. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpeluang memberikan dukungan anggaran.

"Informasi saya, kemungkinan dari PU Pusat, Kementerian PU, Pak Dodi (Hanggodo) menyampaikan kemungkinan akan ada support budget. Tapi ini bukan semata-mata anggaran, karena ini cagar budaya," ujarnya.

Khofifah mengaku prihatin melihat kondisi kayu jati peninggalan era Belanda di Grahadi yang sebagian besar hangus akibat aksi perusakan. Menurut dia, kualitas kayu tersebut sulit digantikan karena usianya ratusan tahun.

"Kalau kita mencintai negeri ini saya rasa kita tidak akan merusak seperti itu. Kayu jati zaman Belanda itu tidak mudah diganti kualitasnya. Hampir semuanya hangus," katanya dengan nada sedih.

Ia menegaskan dirinya tidak yakin warga Jawa Timur yang melakukan perusakan terhadap cagar budaya tersebut.

"Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya meyakini orang Jawa Timur baik. Mereka bisa menyampaikan pendapat, bisa orasi, bisa mengkritik, tapi saya rasa tidak akan tega merusak cagar budaya," ujarnya.

Khofifah mengingatkan bahwa Gedung Negara Grahadi kerap digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, termasuk kegiatan orasi rutin setiap Kamis.

"Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan semua orasi, silakan mengkritik, tapi jangan merusak. Sampaikan semua pendapat, pemikiran, kritik dengan damai," katanya.

Mengenai nilai kerugian, Khofifah menegaskan tidak bisa menakar karena yang rusak adalah bangunan bersejarah.

"Itu bukan sekadar ruangan, itu heritage. Jadi bagaimana cara menghitung nilai sejarah?" ucapnya.

Ia juga meluruskan bahwa ruangan yang rusak di Grahadi bukan kantor Wakil Gubernur Jawa Timur, melainkan ruang penerima tamu.

"Pak Wagub kantornya di Jalan Pahlawan," katanya.