Legislator PKS harap pertumbuhan ekonomi tertransmisi ke sektor riil dan rakyat kecil

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, mengapresiasi pemerintah atas capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III tahun 2025 yang dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Namun demikian, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember - Lumajang) menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan rakyat secara nyata, karena dampaknya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu dan belum kuat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah bawah.

“Kami memberikan apresiasi atas kerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen. Namun, kita harus jujur bahwa angka pertumbuhan ini belum cukup terasa di dapur rakyat kecil. Daya beli belum pulih sepenuhnya, dan lapangan kerja baru yang tercipta belum cukup signifikan untuk menekan pengangguran secara berkelanjutan,” ujar Amin dalam keterangan persnya yang diterima Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Jumat (07/11).

Menurut Amin, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penciptaan 1,9 juta lapangan kerja baru dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,85 persen, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar pekerjaan baru masih bersifat informal dan berpendapatan rendah.

Selain itu, struktur investasi yang tumbuh positif justru masih didominasi oleh sektor padat modal, bukan padat karya. Hal ini menyebabkan efek pengganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat masih terbatas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyampaikan tiga rekomendasi strategis agar pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.

Pertama, Pemerintah perlu memastikan stimulus fiskal dan program belanja publik tersalurkan secara cepat dan efektif, terutama pada proyek-proyek yang melibatkan tenaga kerja lokal dan pelaku ekonomi mikro. Langkah ini dinilai akan memperkuat transmisi pertumbuhan ke sektor riil dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Kedua, Ia mendorong penguatan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Ia menilai, program bantuan sosial, subsidi energi, serta dukungan terhadap kelompok rentan perlu dievaluasi agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

Dengan konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, menjaga inflasi bahan pangan dan kestabilan harga menjadi kunci menjaga momentum ekonomi di penghujung tahun.

Ketiga, Amin menilai perlu adanya dorongan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada industri manufaktur kecil dan menengah, sektor pariwisata rakyat, ekonomi kreatif, serta ekonomi hijau.

Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat basis produksi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Tugas kita memastikan pertumbuhan itu bisa dirasakan rakyat kecil di meja makan, di pasar, di ladang, dan di tempat kerja. Hanya dengan begitu ekonomi nasional benar-benar tumbuh secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.