Megawati terima doktor kehormatan ke-11 dari Arab Saudi, Hasto: Bukti pengakuan kepemimpinan intelektual

PDI Perjuangan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, dari Princess Nourah bint Abdulrahman University, Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan gelar Doktor Kehormatan kesebelas yang diterima oleh putri Proklamator Bung Karno tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai penghargaan dari universitas perempuan terbesar di dunia tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional yang sah terhadap kepemimpinan strategis Megawati.

"Seluruh jajaran keluarga besar PDI Perjuangan tentu sangat bangga dan mengucapkan selamat kepada Ibu Profesor Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri atas reputasi internasionalnya dengan mendapatkan pengakuan Doktor Honoris Causa yang kesebelas dari Princess Nourah University," ujar Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia pun menjelaskan bahwa gelar tersebut bukan sekadar simbol akademik, melainkan pengakuan terhadap rekam jejak Megawati dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepemimpinan ideologis.

"Ini suatu pengakuan terhadap kepemimpinan ideologis, kemanusiaan, dan keadilan yang terus-menerus diperjuangkan oleh Ibu Mega. Kepemimpinan strategis beliau diwarnai oleh ideologi yang dijabarkan secara nyata dalam kultur organisasi," ujar Hasto.

Hasto juga merefleksikan masa kepemimpinan Megawati saat menjabat sebagai Presiden RI. Ia mengingatkan bahwa Megawati mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi pasca-1998 dan membangun landasan ekonomi yang kokoh.

"Termasuk ketika beliau menjadi Presiden kelima, beliau mampu menyelesaikan krisis multidimensional dan membangun kepastian, sehingga kabinetnya saat itu dikenal sebagai The Dream Team," kenang Hasto.

Kemudian, Hasto menegaskan bahwa gelar ini menjadi pelecut bagi PDI Perjuangan untuk terus mengedepankan pentingnya kepemimpinan intelektual (intellectual leadership). Menurutnya, seorang pemimpin harus memahami problematika rakyat sekaligus memiliki visi masa depan yang kuat.

"Kepemimpinan yang membumi pada problematika rakyat, bangsa, dan negara. Suatu kepemimpinan yang memberi arah masa depan, namun juga siap diuji oleh berbagai guncangan, termasuk kritik," tegasnya.

Hasto juga menekankan bahwa pemimpin tidak boleh antikritik. Tradisi kepemimpinan intelektual inilah yang menurutnya diwariskan dari sejarah Bung Karno hingga Megawati.

"Pemimpin tidak boleh anti terhadap kritik. Inilah yang kami tradisikan di PDI Perjuangan. Sejarah sejak Bung Karno hingga Ibu Mega saat ini memang harus diwarnai dengan kepemimpinan intelektual agar partai bisa terus menentukan arah perjalanan bangsa ke depan," pungkas Hasto. (Arie Dwi Prasetyo)