Mendagri ajak pemda tangkap program prioritas nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menangkap program unggulan pemerintah pusat.

"Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu program) perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para bupati/wali kota," kata Mendagri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (10/4).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027.

Menurut data Kemendagri, Provinsi Sulut merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang. Artinya, kondisi keuangan daerah tersebut dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah (TKD) relatif seimbang.

Oleh karena itu, daerah perlu mengoptimalkan realisasi program pemerintah pusat karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menyampaikan program lainnya yang perlu dimanfaatkan pemda, yaitu ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda.

Selain itu, program lainnya meliputi rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan dan pergaraman nasional serta program unggulan lainnya.

Mendagri menjelaskan pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Ia mencontohkan pemda dapat mendukung implementasi program tiga juta rumah di daerah. Caranya dengan mempermudah perizinan melalui penyediaan mal pelayanan publik (MPP) di daerah masing-masing. Dengan kemudahan perizinan tersebut, sektor swasta akan terdorong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui retribusi dan pajak daerah.

"Mal pelayanan publik ini sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat," tuturnya.

Turut hadir pada acara tersebut, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut serta pihak terkait lainnya.