Mendagri minta dukungan Polri dalam pengelolaan APBD

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri) berbicara seusai acara Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri) berbicara seusai acara Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta dukungan Polri dalam upaya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito seusai acara Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Rabu (11/2), menjelaskan bahwa pengelolaan APBD sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah agar dapat mengelola pendapatan dan belanja dengan baik.
“Pendapatan ini di antaranya adalah harus bisa mencapai target 100 persen, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Artinya, harus kreatif, inovatif,” katanya.
Selain itu, ia telah meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mendapatkan keuntungan untuk tambahan pendapatan.
Maka dari itu, melalui kegiatan Rapat Pimpinan Polri 2026, dirinya selaku Mendagri juga meminta dukungan Polri dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah.
“Dalam konteks ini saya memohon bantuan kepada Polri bersama-sama pemerintah daerah untuk membuat keuntungan kreatif sekaligus juga ikut membantu mengawasi. Jangan sampai nanti ada kepala daerah membuat kebijakan menaikkan pajak, setelah itu timbul gejolak keamanan sehingga akhirnya kasihan teman-teman Polri menjadi pemadam kebakaran menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito juga meminta bantuan Polri dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah. Ia mengungkapkan bahwa di dalam sebuah survei, isu nomor satu mayoritas masyarakat adalah biaya hidup.
“Itu sangat berpengaruh pada harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya,” katanya.
Maka dari itu, ia meminta Polri yang memiliki jaringan yang luas serta memiliki intelijen di bidang ekonomi untuk membantu mengendalikan inflasi.
“Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil. Itu lah saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran,” ucapnya.




