PDIP DPRD DKI tampung penolakan rumah duka

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menerima audiensi warga Perumahan Citra Garden 2, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, terkait penolakan pembangunan rumah duka dan krematorium di wilayah tersebut.

Audiensi digelar sebagai tindak lanjut atas surat permohonan warga Nomor 03 Tahun 2026 yang meminta Fraksi PDI Perjuangan memfasilitasi penyampaian aspirasi. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam pertemuan itu, perwakilan warga menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan rumah duka dan krematorium yang disebut berlokasi dekat kawasan permukiman padat dan sejumlah sekolah.

Perwakilan warga RW 01 Kalideres yang akrab disapa Haji menyatakan masyarakat menolak pembangunan tersebut karena dikhawatirkan memicu kemacetan dan keresahan sosial.

“Jalan di lokasi itu merupakan jalan kelas III dan saat ini saja sudah sering macet. Di sekitar lokasi ada lima sekolah dalam radius 200–300 meter. Saat jam pulang sekolah, lalu lintas sudah sangat padat. Jika ditambah aktivitas rumah duka dan krematorium, kami khawatir kemacetan akan semakin parah,” ujarnya.

Selain persoalan lalu lintas, warga juga menyoroti potensi dampak lingkungan dan psikologis, khususnya bagi anak-anak sekolah. Mereka turut mempertanyakan aspek perizinan dan kesesuaian tata ruang.

Perwakilan RW 017 yang disebut paling terdampak menegaskan bahwa tidak benar jika ada klaim persetujuan warga terhadap proyek tersebut.

“Tidak ada kompensasi apa pun dan warga menolak dengan keras. Kami meminta DPRD membantu membatalkan pembangunan ini,” katanya.

Warga juga menolak mediasi dalam bentuk kompensasi dengan pihak yayasan atau kontraktor. Menurut mereka, persoalan utama adalah kebijakan dan izin pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Pantas Nainggolan menyatakan pihaknya menampung seluruh aspirasi warga dan akan menjalankan fungsi pengawasan DPRD.

“Kami menangkap ada kegelisahan terkait kesesuaian lokasi dengan pemukiman dan sekolah, analisis dampak lalu lintas, faktor psikologis, hingga aspek regulasi. Semua ini akan kami cek secara objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan Fraksi PDI Perjuangan akan menghimpun data dari warga dan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk dinas yang menangani perizinan dan tata ruang.

“Kalau ada ketidaksesuaian antara regulasi dan fakta di lapangan, tentu akan kami dorong untuk diperbaiki. Kami ingin solusi terbaik melalui musyawarah dan tetap konsisten pada aturan yang berlaku,” katanya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat Citra Garden 2, Kuku Muliyanto, yang menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap proses perizinan agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

Warga berharap DPRD DKI Jakarta dapat menindaklanjuti aspirasi mereka dan memastikan setiap rencana pembangunan di kawasan permukiman memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kepentingan masyarakat sekitar. (Awaluddin Marifatullah)