PDIP tegaskan politik bebas aktif, dukung kemerdekaan Palestina
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan Indonesia harus konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur multilateral.
Elshinta/ ADP
Elshinta/ ADP
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya dalam menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif, termasuk dalam menyikapi konflik global seperti isu Palestina.
Hasto menekankan bahwa penyelesaian konflik internasional harus ditempuh melalui penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta penghormatan terhadap hukum internasional dan konstitusi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan wartawan terkait dinamika geopolitik global, termasuk kabar bergabungnya Presiden Prabowo Subianto dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Hasto, sikap politik luar negeri Indonesia telah ditegaskan secara konsisten dalam Rakernas Pertama PDIP, yakni menjunjung tinggi prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
“Sikap PDI Perjuangan sangat tegas, mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kita tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” ujar Hasto di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Hasto juga mengingatkan tanggung jawab historis Indonesia sebagai salah satu motor kepemimpinan negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ia menilai Indonesia seharusnya tidak sekadar mengikuti skema geopolitik negara besar, melainkan menguatkan solidaritas global selatan sebagaimana diwariskan sejak era Presiden Soekarno.
“Indonesia perlu membangun kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Kepemimpinan Indonesia di wilayah itulah yang harus ditonjolkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa konsistensi dalam memperjuangkan hak bangsa-bangsa tertindas, termasuk Palestina, merupakan tolok ukur integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia. Bagi PDIP, kedaulatan sebuah bangsa tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik yang mengabaikan hukum internasional.
Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diluncurkan pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut di sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang bergabung bersama sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keikutsertaan ini membuka peluang dukungan rekonstruksi Gaza melalui skema iuran sukarela hingga US$ 1 miliar, yang menurut Menteri Luar Negeri Sugiono bukan merupakan kewajiban keanggotaan, melainkan kontribusi perdamaian yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara. (Arie Dwi Prasetyo)
