Polemik inflasi pengamat, KSP Qodari tegaskan pemerintah tidak antikritik

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik di tengah polemik pernyataan soal “inflasi pengamat” yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Qodari menekankan, pemerintah justru mendorong agar setiap kritik disampaikan dengan basis data dan teori yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Enggak antikritik. Yang ditekankan itu harusnya adalah soal penggunaan data yang tepat dan akurat dalam memberikan pendapat. Jadi pakai data, pakai teori. Itu sih sebetulnya yang ditekankan kalau saya melihatnya," kata Qodari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, standar penggunaan data dan pendekatan ilmiah seharusnya menjadi fondasi utama dalam menyampaikan kritik, terutama bagi kalangan pengamat yang umumnya memiliki latar belakang akademik.

"Menurut saya, itu berlaku untuk siapa saja, tapi terutama pengamat, karena kan pengamat itu kan biasanya berasal dari latar belakang akademiklah, kira-kira begitu. Kalau datanya akurat, no problem," tandasnya.

Sebelumnya, kritik terhadap pernyataan pemerintah datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menilai narasi inflasi pengamat, justru memperkuat kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik.

"Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu disudahi lah. Saya kira pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan sekali lagi bahwa pemerintah antikritik," ujar Usman.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang menyebut akan menertibkan pengamat yang dianggap memiliki motif tertentu.

"Jadi pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni, dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing," lanjutnya.

Usman menegaskan, keberadaan pengamat justru penting dalam membantu pemerintah memahami berbagai persoalan di masyarakat secara objektif.

"Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi politik, hukum secara objektif. Bahkan kalaupun ada data, cenderung manipulatif," kata dia.

Di sisi lain, polemik ini berawal dari pernyataan Seskab Teddy yang menyinggung fenomena “inflasi pengamat”, yakni maraknya opini yang tidak didukung kompetensi dan data memadai.

“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali,

pengamat. Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” kata Teddy, beberapa waktu lalu.

Ia juga menilai sebagian pengamat memiliki kecenderungan membentuk opini publik yang tidak menguntungkan pemerintah sejak lama.

“Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi ya,” ujarnya.

Meski demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap membuka ruang kritik, selama tidak memicu keresahan di masyarakat.

“Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini ya. Semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan,” katanya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter