Puan minta pemerintah segera beri bantuan korban bencana di Sumut

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memberikan bantuan berupa logistik dan pelayanan trauma healing bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya dan pemerintah daerah beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Puan juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas bencana alam berupa cuaca ekstrem secara bertubi-tubi melanda empat wilayah di Sumut yang meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, pada Senin (24/11) dan Selasa (25/11).

"DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR (search and rescue) berjalan dengan lancar," ucapnya.

Dalam situasi genting ini, Puan menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk saling bersinergi, terutama saat penanggulangan bencana yang masih memerlukan evakuasi bagi warga.

“Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama," ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong penanggulangan infrastruktur sekolah dan melakukan rekonstruksi jalan nasional dan jembatan yang rusak berat, dengan sistem build back better agar tahan bencana.

"Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda. Sekali jalan terputus, sekolah tak bisa diakses, petani dan UMKM tak bisa angkut hasil," ungkap Puan.

Menurut Puan, bencana alam di Sumut telah menghentikan mata pencaharian masyarakat di daerah terdampak. Untuk itu, Puan mendorong disiapkannya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta membuat skema bantuan pemulihan ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan akses pasar, termasuk sarana transportasi darat dalam waktu dekat.

"DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa angkut lagi hasil panen," sebut Puan.

Untuk itu, Puan memastikan DPR akan mengawasi realisasi pemulihan infrastruktur, pemberian bantuan, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan saat bencana.

"Negara harus hadir saat bencana alam melanda, di mana menjadi momen saat rakyat membutuhkan. DPR akan terus mengawal proses penanggulangan bencana di Sumatera Utara hingga rehabilitasi yang akan dilakukan ke depan," ujar Puan.

Sebagai informasi, kondisi saat ini di beberapa wilayah masih terdampak bencana seperti di Kota Sibolga, banjir dengan volume tinggi menghantam banyak rumah, menyeret kendaraan, hingga merusak sejumlah infrastruktur. Akibat banjir dan longsor di Kota Sibolga, terdapat lima korban jiwa meninggal dunia dan empat orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Di daerah lain, Tapanuli Selatan (Tapsel) juga dihantam banjir bandang yang merangsek dua desa di Batangtoru, yakni Aek Ngadol dan Huta Godang. Informasi sementara, ada empat korban jiwa dilaporkan meninggal dunia dan ribuan rumah terendam banjir.

Selain itu, bencana alam banjir dan tanah longsor juga melanda dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (25/11), yakni Desa Sitolubahal dan Desa Robean, Kecamatan Purba Tua. Tidak hanya banjir, tanah longsor juga terjadi yang mengakibatkan dua rumah dilaporkan tertimbun.

Banjir bandang akibat cuaca ekstrem pun turut melanda Kabupaten Tapanuli Tengah yang menghadap ke Samudera Hindia. Menurut informasi, empat orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.