Wiranto: Presiden responsif dan tak semua tuntutan dipenuhi sekaligus

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap responsif terhadap aspirasi para demonstran, tapi tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus.

"Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta," katanya saat memenuhi panggilan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Menurut Wiranto, sebagian besar aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa telah diperhatikan oleh Presiden. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus.

"Tentunya, tidak serentak ya semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot. Oleh karena itu, tentu kita serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.

Wiranto menambahkan, dirinya pada hari ini juga dijadwalkan melaporkan langsung kepada Presiden untuk membicarakan langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah dalam merespons dinamika yang berkembang.

Ia memastikan bahwa Kepala Negara sangat memperhatikan harapan rakyat dan berupaya menindaklanjutinya secara proporsional.

Di sisi lain, Wiranto mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak bersikap emosional dalam menyikapi situasi.

"Kalau semuanya bisa nahan diri, semuanya baik-baik saja," katanya.

Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergulir sejak akhir Agustus 2025 menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan dua tenggat waktu berbeda, jangka pendek satu minggu (hingga 5 September 2025) dan jangka panjang satu tahun (hingga 31 Agustus 2026).

Dalam jangka pendek, demonstran menuntut pemerintah segera membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat, menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, membebaskan demonstran yang ditahan, serta menindak tegas anggota aparat yang melakukan pelanggaran HAM.

Selain itu, mereka menyoroti hak istimewa DPR, dengan desakan agar kenaikan gaji dan fasilitas baru dibatalkan, harta kekayaan anggota DPR diselidiki KPK, serta Badan Kehormatan DPR memproses anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

Di sisi ketenagakerjaan, massa aksi meminta pemerintah menjamin upah layak, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat buruh. TNI dan Polri pun diminta menegaskan komitmen tidak mencampuri ruang sipil.

Untuk jangka panjang, para demonstran menuntut reformasi struktural, mencakup pembersihan DPR, reformasi partai politik, reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta penguatan KPK, UU Tipikor, Komnas HAM, dan lembaga pengawas independen.

Mereka juga mendesak reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.