DIY resmi miliki embarkasi, layani haji mulai 2026

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi memiliki embarkasi haji setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 11 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan layanan keberangkatan pertama akan dilakukan pada musim haji 2026.

"Proses ini cukup panjang. Inisiasi dimulai 2022, dilanjutkan 2023 di Kulon Progo, dan 2024 sudah sampai tahap simulasi. Kami bekerja sama dengan Hotel Ibis dan Novotel yang lokasinya memungkinkan untuk menjadi tempat embarkasi haji atau asrama sementara," ujar Ni Made.

Menurut dia, syarat embarkasi adalah 4.000 jamaah atau sekitar 10 kloter, dengan jumlah per kloter 400 jamaah.

Sementara itu, DIY tidak bisa memenuhi seluruh kuota sendiri, meskipun ada penambahan dari kuota awal 3.200, menjadi 3.700. Untuk musim haji 2026, jumlah jamaah diperkirakan mencapai 8.000.

Guna mencukupi syarat minimal embarkasi, DIY menjalin kerja sama dengan Jawa Tengah, khususnya Karesidenan Kedu, untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah.

Menurut Ni Made, syarat embarkasi adalah 4.000 jamaah atau sekitar 10 kloter, sementara kuota DIY meningkat dari 3.200 menjadi 3.700.

"Pak Menteri menyatakan fasilitas sudah memenuhi, hanya perlu komitmen Jawa Tengah. Jadi disarankan satu karesidenan supaya pengaturan tidak pecah-pecah. Kita ambil Karesidenan Kedu, yang nantinya ada enam kabupaten ikut di embarkasi DIY," kata dia.

Embarkasi DIY diproyeksikan menekan biaya transportasi karena jamaah diberangkatkan dari Yogyakarta International Airport (YIA) menggunakan pesawat berbadan besar, sehingga jumlah penerbangan dapat dikurangi dan waktu tunggu di tanah suci lebih efisien.

Ni Made memastikan penambahan embarkasi di DIY tidak mengganggu pengelolaan embarkasi di Solo, Jawa Tengah melainkan memberi kemudahan bagi jamaah.

Model embarkasi di DIY, kata dia, menerapkan skema pemanfaatan hotel sebagai asrama sementara.

Fasilitas kamar, sarana ibadah, dan akses transportasi di sekitar bandara dimaksimalkan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah.

"Ini model baru pertama di Indonesia. Kami harap ini bisa menjadi terobosan untuk pelayanan haji lebih baik, termasuk bagi keluarga jamaah," jelas Sekda.

Pemanfaatan hotel, kata dia, lebih efektif ketimbang membangun asrama baru, sekaligus memberi fleksibilitas mengakomodasi kemungkinan peningkatan jumlah jamaah di masa mendatang.

Apabila jumlah jamaah melonjak, menurut dia, hotel lain di sekitar bandara masih dapat dimanfaatkan.

Selain aspek pelayanan jamaah, pemerintah daerah menyiapkan dukungan fasilitas di Kulon Progo, termasuk layanan kesehatan dan pusat layanan usaha terpadu (PLUT).

"Mungkin catatan pentingnya adalah kesiapan daerah, khususnya Kulon Progo. Kebutuhan jamaah banyak, mulai dari busana hingga oleh-oleh," kata dia.

Ia menambahkan, dengan adanya embarkasi di DIY, proses keberangkatan dan pemulangan jamaah dapat dilakukan di lokasi yang sama, termasuk urusan imigrasi.

Sistem tersebut dinilai lebih praktis bagi jamaah maupun keluarga yang mengantar dan menjemput.

"Ini menjadi bagian penting dalam promosi daerah, sehingga manfaat embarkasi Haji tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga ekonomi lokal," kata Ni Made.