Top
Begin typing your search above and press return to search.

Kemenhaj RI dan Pemerintah Saudi teken MoU penyelenggaraan haji

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kemenhaj RI dan Pemerintah Saudi teken MoU penyelenggaraan haji
X

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Konferensi dan Pameran Haji ke-5 yang diprakarsai Kemenhaj Arab Saudi di Jeddah, Selasa. Agenda ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan.

“Kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitha'ah kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang,” ujar Menhaj RI Mochamad Irfan Yusuf.

Pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kedua pihak sepakat bahwa keberhasilan pelaksanaan haji Indonesia merupakan bagian penting dari kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan di Tanah Suci.

“Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026,” kata dia.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu utama penyelenggaraan haji, terutama berkaitan dengan Istita‘ah kesehatan, pelaksanaan Dam, serta sinkronisasi data layanan.

Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jamaah sebagai syarat mutlak keberangkatan. Pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jamaah memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, kedua pihak sepakat agar pembayaran Dam di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jamaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji. Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.

Sumber : Radio Elshinta

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire