Menhut: Masyarakat adat `The Best Guardian of The Forest` untuk hutan lestari

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat dan alam. Salah satunya melalui pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.

"Salah satu perwujudan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat dan alam, dengan fokus pada peningkatan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja sekaligus untuk penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, hutan, dan budaya, antara lain melalui Perhutanan Sosial," ujar Menhut Raja Antoni dalam sambutannya di acara Closing Ceremony Proyek TERRA-CF, di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Proyek TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) sendiri diluncurkan pada tahun 2023. Selama dua tahun berjalan, TERRA-CF telah menyalurkan lebih dari Rp14,8 miliar kepada 107 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di 15 provinsi. Proyek ini mendapat dukungan hibah dari Climate and Land Use Alliance (CLUA), melengkapi pendanaan publik yang telah ada, dan terbukti dapat memperkuat kapasitas MHA dalam mengelola perhutanan sosial skema hutan adat secara mandiri dan berkelanjutan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa keberhasilan TERRA-CF lahir dari kerja sama berbagai pihak. “Kolaborasi lintas sektor dan pendanaan yang dikelola secara transparan mampu memberdayakan MHA untuk menjaga hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Proyek ini bukan hanya tentang pendanaan, namun juga tentang membangun kepercayaan dan kapasitas agar MHA menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan,” ujarnya.

Keberhasilan TERRA-CF tidak lahir dari satu pihak saja. Capaian ini tidak terlepas dari kepemimpinan Kementerian Kehutanan beserta seluruh jajarannya, termasuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan unit-unit teknis di tingkat pusat maupun daerah, yang menunjukkan komitmen serta koordinasi yang kuat dalam menjaga kelestarian hutan adat.

Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Adat, yang merupakan bentuk pengakuan atas kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam periode 2016–2025, hutan adat yang telah ditetapkan seluas 334.092 hektare melalui 161 Surat Keputusan, tersebar di 19 provinsi dan 42 kabupaten.

Pada tahun ini, Raja Antoni menargetkan penetapan hutan adat sebanyak 70 ribu hektare. Guna mempercepat penetapan hutan adat tersebut, Raja Antoni diketahui telah membentuk Satgas Hutan Adat pada Maret 2025.

“Saya memiliki komitmen untuk mempercepat proses penetapan hukum hutan adat. Sejak bulan Maret saya sudah bentuk satgas. Saya meminta agar dari sekian banyak konflik teritorial yang sulit dipecahkan dijadikan klaster yang bisa cepat diselesaikan, sehingga membangkitkan optimisme kita bersama. Kita akan hadapi bersama masalah di bawah, mulai dari yang mudah sambil memperbaiki regulasinya,” ujar Menhut Raja Antoni seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel, Senin (29/9).

“Mungkin tahun ini bisa 70 ribu hektare ditetapkan. Saya berharap tentu ini adalah kemenangan kecil untuk menceritakan pada dunia sekaligus memperkuat komitmen kita,” pungkasnya.