Yayasan Save The Children Indonesia siap bantu pemulihan sosial dan psikis anak-anak korban bencana

Yayasan Save The Children Indonesia sangat peduli dan siap membantu pemulihan sosial dan psikis anak-anak korban bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini di katakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Save the Children Indonesia, Daniel Rembeth, pada acara diskusi media Catatan Hak Anak: Refleksi 2025, Agenda Prioritas 2026 di Antara Heritagen Center, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Acara juga di hadiri CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, Plt Deputi Bidang PKA, KemenPPPA, Ratna Susianawati dan Senior Director of Advocacy and Campaign Save the Children, Tata Sudrajat.

Dalam kesempatan ini, Tata Sudrajat menyampaikan, kondisi anak-anak korban bencana. Selain dampak gempa pada psikologis anak, juga kondisi fisik bangunan-bangunan yang menjadi tempat anak menimba ilmu saat ini menempati ruang belajar di tenda dan diruang semi permanen.

"Anak-anak butuh dukungan kita. Sejauh ini, guru-guru disana punya semangat. Walau sekolahnya belum berfungsi," katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Ivan Iskandaria, Rabu (14/1).

Ia meminta masukan semua pihak untuk memberikan dukungan, termaksud dukungan dari jurnalis untuk menyampaikan kondisi anak sesuai dengan fakta dilapangan, dampak bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar menyampaikan di saat yang bersamaan, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan.

Laporan Voluntary National Review SDG’s Tahun 2025 menunjukan bahwa krisis iklim telah merenggut hak hak anak. Dampak krisis iklim mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan terutama dalam situasi bencana.

Kajian Bersama Save the Children dengan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025, juga menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil dan menyusui belum terpenuhi secara memadai.

"Menghadapi situasi ini, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, terdapat sejumlah prioritas mendesak antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sisitem perlindungan dan partisipasi anak, guru serta orang tua; meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak; serta memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat," ujar Dessy.

Ia menegaskan menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman.

"Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita -cita itu akan sulit tercapai," tuturnya.

Plt Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, KemenPPPA, Ratna Susianawati mengatakan KemenPPPA melakukan kunjungan ke lokasi bencana untuk menyapa korban, khususnya perempuan dan anak yang juga merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana.

Menurutnya, Kementerian PPPA telah berkoordinasi secara cepat dengan Dinas pengampu isu perempuan dan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak untuk memastikan kondisi perempuan dan anak dan mengetahui kebutuhan spesifik apa saja yang harus segera dipenuhi.

"Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya seperti lansia dan disabilitas, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun pada fase pemulihan nantinya," tutup Ratna.