BGN percepat pembangunan SPPG di wilayah 3T melalui satgas pemda

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) melalui satuan tugas (satgas) yang dibentuk pemerintah daerah (pemda).

Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menjelaskan ada sejumlah kriteria yang menjadi fokus pembangunan SPPG di wilayah 3T, di antaranya lokasi yang tidak dapat dijangkau dalam waktu 30 menit perjalanan dan memiliki jumlah penerima manfaat kurang dari 1.000 orang.

"BGN bekerja sama dengan semua pemda. Pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil dilakukan melalui satgas yang dibentuk pemda, dengan syarat bangunan SPPG memiliki ukuran 10 x 15 meter," ujar Dadan.

Dadan menargetkan seluruh pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun terpencil, dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober hingga pertengahan November 2025.

Berdasarkan data per Selasa (2/9) pukul 20.01 WIB tercatat 6.760 SPPG telah beroperasi, 15.906 unit masih dalam proses verifikasi, dan 4.357 unit telah mendaftar untuk diverifikasi. Dengan demikian, total potensi SPPG yang tercatat mencapai 26.873 unit.

"BGN secara intensif mempercepat proses verifikasi. Diperkirakan akan membutuhkan waktu satu bulan sampai semua mitra yang sudah ada dalam sistem statusnya dapat dikonfirmasi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat program MBG hingga akhir Desember 2025 sebanyak 82,9 juta yang terdiri atas anak-anak maupun ibu hamil.

Presiden mengatakan anggaran sebesar Rp171 triliun telah disiapkan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut pada tahun 2025.

Presiden mengatakan pemerintah akan meningkatkan anggaran program MBG pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025.

“Tahun depan kami anggarkan Rp330 triliun, ya Menteri Keuangan, Rp 335 triliun, itu masuk ke semua desa,” katanya.