BNN tekankan kampanye media sosial lawan masifnya peredaran narkotika .

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menekankan kampanye berkelanjutan melalui media sosial penting untuk melawan masifnya peredaran narkotika.

Saat menerima audiensi dari jajaran pengurus Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) di Jakarta, Jumat (30/1), Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan peredaran narkotika di Indonesia kini mencapai angka prevalensi 2,11 persen atau sekitar 4,11 juta penduduk.

"Rokok sekarang sudah berevolusi. Isinya bukan lagi sembarangan, tapi mulai disusupi narkotika golongan dua seperti etomidate yang sangat membahayakan generasi muda kita,” ujar Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia pun memberikan apresiasi tinggi kepada WITT atas kepedulian mereka terhadap isu tembakau yang dinilai sangat beririsan dengan upaya pencegahan narkoba.

Suyudi mengungkapkan pada awal tahun 2026, BNN telah berhasil mengungkap laboratorium terselubung yang mengelola narkotika jenis baru untuk disusupkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape.

Sementara itu, perwakilan pengurus WITT, Venna Melinda menyatakan organisasinya berkomitmen untuk fokus pada edukasi serta literasi bagi perempuan dan anak muda.

Ia mengakui tantangan ke depan semakin berat karena pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai berbagai zat baru yang disamarkan dalam bentuk tembakau atau produk lainnya.

Adapun dalam pertemuan membahas kekhawatiran bersama terkait evolusi rokok elektrik yang kini kerap disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.

Melalui pertemuan tersebut, BNN dan WITT sepakat untuk memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi dini di sekolah-sekolah guna membentengi calon pemimpin bangsa dari ancaman narkotika dan zat adiktif lainnya.

Audiensi dihadiri oleh Ketua Umum WITT Zulfianti Noor beserta jajaran pengurus lainnya, termasuk Mirna Kurniati dan Nova Hasan.

Turut mendampingi Kepala BNN RI, yaitu sejumlah pejabat utama BNN RI, antara lain Deputi Pencegahan, Deputi Rehabilitasi, Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Biro Humas dan Protokol.