Launching SPPG Tanjungrejo, Bupati Kudus: Taati SOP, hindari keracunan
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus Jawa Tengah terus bertambah, kali ini Yayasan Berkat Mulia Sentosa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, melakukan launching SPPG, Sabtu (4/10). Kehadiran SPPG ini menjadi bagian dari upaya memenuhi target 81 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus.

Sumber foto: Sutini/elshinta.com.
Sumber foto: Sutini/elshinta.com.
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus Jawa Tengah terus bertambah, kali ini Yayasan Berkat Mulia Sentosa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, melakukan launching SPPG, Sabtu (4/10). Kehadiran SPPG ini menjadi bagian dari upaya memenuhi target 81 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus.
Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menekankan pentingnya langkah preventif agar tidak Kabupaten Kudus terhindar dari kejadian luar biasa (KLB) terkait program MBG.
“Kemarin kami rapat dengan Forkopimda serta dinas terkait, membahas bagaimana di Kabupaten Kudus ini tidak terjadi KLB. Tentu kuncinya kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak,” ungkapnya saat menghadiri launching tersebut.
Ia kemudian kembali menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur MBG.
“Hasil rapat kemarin segera dicermati kemudian ditindaklanjuti, SOP harus terpampang di setiap SPPG dan harus ditaati,” pesannya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (6/10).
Sebagai langkah konkret, SPPG dituntut memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta dilengkapi dengan CCTV. Bupati menyebut, CCTV menjadi pilot project dalam menjamin keamanan makanan di tiap-tiap SPPG.
“SPPG juga wajib memiliki SLHS, dan wajib dipasangi CCTV, yang nantinya dapat dipantau oleh pemkab, polres, dan kodim. Ini wujud pengawasan dan transparansi terkait aktivitas SPPG,” jelasnya.
Perwakilan Yayasan Berkat Mulia Sentosa, Prof. Bambang W.H.E.P. yang juga guru besar Universitas Diponegoro turut menyampaikan komitmennya untuk menjaga kualitas layanan gizi, dan mengajak seluruh stakeholder untuk ikut mengawasi.
“Ada tiga hal yang perlu diawasi, pertama terkait SDM yang harus disiplin, kedua pengawasan saat makanan didistribusikan, dan ketiga saat penerimaan MBG di sekolah,” ungkapnya.