Save the Children catat 40 persen anak indonesia terpapar digitalisasi

Studi Save the Children Indonesia 2025 tentang penguatan perlindungan digital dan kesejahteraan anak mencatat hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu antara tiga hingga enam jam per hari di depan gawai, dengan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 hingga 21.00.

"Anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak Indonesia kian menjadikan ruang digital sebagai bagian utama kehidupan sehari-hari, namun pada saat yang sama mereka menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan diri," kata CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar dalam talk show Save The Children yang dilaksanakan melalui zoom, Kamis.

Menurut Dessy, kondisi tersebut diperparah oleh dampak krisis iklim yang semakin nyata terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan hingga rasa aman.

"Temuan tersebut disampaikan Save the Children Indonesia dalam diskusi media awal Tahun 2026 yang mengangkat hasil berbagai kajian perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia," tuturnya.

Temuan itu menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak. Bahkan di sekolah yang telah melarang penggunaan telepon seluler, banyak anak tetap berupaya mengakses gawai pada jam pelajaran.

Studi tersebut juga mengungkap bahwa peningkatan literasi digital tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental mereka.

Meski sebagian besar anak telah memahami berbagai risiko di ruang digital seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan perundungan siber, kesadaran itu tidak diikuti dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.

"Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai," kata Dessy.

Di saat yang sama, anak-anak Indonesia juga menghadapi tekanan dari krisis iklim. Laporan Voluntary National Review SDGs 2025 menunjukkan bahwa krisis iklim telah menggerus hak-hak anak melalui gangguan terhadap pola makan dan kesehatan, penurunan pendapatan keluarga, serta meningkatnya risiko perlindungan, terutama dalam situasi bencana.

Kajian bersama Save the Children dan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025 menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, sehingga meningkatkan risiko masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.

"Banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu memberikan layanan optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai," katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi.

Memasuki 2026, kata Dessy, sejumlah prioritas dinilai mendesak, antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sistem perlindungan, serta partisipasi anak, guru, dan orang tua.

Selain itu, literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak juga perlu diperluas, disertai dengan jaminan pemenuhan hak anak dalam masa transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai," kata Dessy.