Konsep Mubadalah perkuat kesetaraan gender, MenPPPA: Tafsirkan agama lebih adil, kikis diskriminatif

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi melakukan kunjungan studi banding ke Institut Islam Fahmina (STIF) Kota Cirebon dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi konsep mubadalah sebagai pendekatan transformatif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Mengutip dari berbagai sumber, prinsip kesalingan atau mubabalah merupakan prinsip yang mencakup semua nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

Menteri PPPA mengungkapkan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mendorong nilai kesalingan, keadilan, dan penghormatan martabat manusia dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun ruang publik.

Arifah mengatakan budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia telah melahirkan berbagai bentuk diskriminasi gender, seperti marginalisasi, pelabelan, beban ganda, hingga kekerasan, yang membatasi ruang gerak perempuan.

Meski capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2024 mencapai 91,85 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,421, masih terdapat disparitas antar daerah sehingga perjuangan menuju kesetaraan gender perlu terus diperkuat bersama.

“Konsep mubadalah menghadirkan cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra setara yang saling melengkapi. Melalui pendekatan ini, kita dapat menafsirkan ajaran agama secara lebih adil, mengikis diskriminasi, serta membuka ruang luas bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai sektor pembangunan,” ujar Menteri PPPA dalam keterangan tertulis, Kamis(11/9/2025).

Menteri Arifah menambahkan bahwa nilai-nilai mubadalah harus menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang sehat dan harmonis, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Prinsip kesalingan yang ditawarkan mubadalah selaras dengan komitmen Kemen PPPA dalam memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk mengakselerasi terwujudnya keadilan gender.

“Kita ingin memastikan bahwa perempuan tidak lagi terpinggirkan, melainkan menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan bangsa. Perubahan kultural tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerjasama Pemerintah, akademisi, tokoh agama, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dengan sinergi semua pihak, saya yakin kita bisa membangun Indonesia yang lebih setara, adil, dan inklusif,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Kemen PPPA menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga sosial-keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengarusutamakan nilai mubadalah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun tatanan sosial yang lebih setara, adil, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Sri Lestari/Ter