Karding titipkan sejumlah `PR` pelindungan PMI kepada Mukhtarudin

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode Oktober 2024—September 2025 Abdul Kadir Karding menitipkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dilanjutkan oleh KP2MI di bawah kepemimpinan penerusnya, Mukhtarudin.

“Kalau disebut PR ya ada revisi UU 18 tahun 2017 dan kemungkinan (pencabutan) moratorium Arab Saudi,” kata Karding usai acara serah terima jabatan dan kenal pamit KP2MI bersama Mukhtarudin di Jakarta, Selasa malam.

Meski menyebutkan revisi UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI sebagai salah satu utang KP2MI yang harus dilunasi, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang ekspektasi atau harapannya untuk pengesahan revisi UU itu di masa mendatang.

Terkait pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, Karding mengatakan bahwa hal tersebut diusulkan supaya PMI dapat kembali memanfaatkan peluang lapangan kerja yang ditawarkan Arab Saudi untuk 600 ribu pekerja.

Ia menjabarkan bahwa 600 ribu peluang kerja tersebut terbagi menjadi 400 ribu di sektor domestik dan 200 ribu lebih lainnya di sektor formal atau “high skill”.

Menteri P2MI periode 2024—2025 tersebut juga mengingatkan Mukhtarudin untuk menyelesaikan isu terhambatnya pengiriman PMI yang sudah menyelesaikan pelatihan namun tak kunjung ditempatkan di negara tujuan.

“Jumlahnya sekitar 16 ribu orang, dan kalau tidak diserap nanti ini dikhawatirkan berpotensi menjadi masalah sosial-politik,” kata Karding.

Usai menjabarkan sejumlah PR yang perlu dilanjutkan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI yang baru, Karding pun menyatakan bahwa ia senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan memberi masukan kepada Mukhtarudin, yang ia sebut sudah seperti “abang” sendiri, dalam mengatasi masalah pelindungan PMI.

Abdul Kadir Karding resmi mengakhiri tugasnya sebagai Menteri P2MI setelah Mukhtarudin dilantik sebagai penerusnya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). Mukhtarudin sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar di parlemen.

Ia dilantik oleh Presiden Prabowo bersama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.