Majelis Umum PBB : perbudakan sebagai kejahatan kemanusiaan terbesar

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat mengakui perbudakan sebagai "kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan" menyusul disahkannya resolusi terkait, dengan Amerika Serikat menolak resolusi itu.

Pada Rabu (25/3), Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara terhadap rancangan Resolusi A/RES/80/250 tentang "deklarasi perdagangan budak Afrika dan perbudakan rasial terhadap orang Afrika sebagai kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan" yang diajukan Ghana.

Resolusi tersebut disahkan dengan 123 suara dukungan, 52 abstain, dan 3 negara menolak. Sementara, 15 negara lainnya tidak mengikuti pemungutan suara.

Tiga negara yang menolak resolusi tersebut yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Argentina.

Suara abstain berasal dari negara-negara yang memiliki sejarah keterlibatan dalam perdagangan budak Atlantik, seperti Denmark, Prancis, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris.

Kanada dan Jepang juga menyatakan abstain, sementara China dan Rusia mendukung resolusi itu.

Adapun resolusi tersebut juga menyerukan supaya ganti rugi diberikan terhadap orang Afrika yang menjadi korban perbudakan berikut keturunan mereka.

Setelah pemungutan suara berakhir, perwakilan AS di PBB menjelaskan mereka menolak rancangan resolusi dengan dalih bahwa naskah resolusi tersebut "amat bermasalah dalam berbagai aspek".

Perwakilan AS di PBB mengatakan bahwa resolusi itu "jelas-jelas" akan menimbulkan permasalahan hukum, dan mereka juga mewanti-wanti bahwa kerancuan dapat terjadi kemudian terkait siapa yang akan menerima ganti rugi atas perbudakan di masa lalu.