Prabowo cerita soal MBG hingga berantas korupsi di depan pengusaha AS

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan program prioritas Indonesia mulai dari Makan Bergizi Gratis, Danantara, hingga komitmen memberantas korupsi dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2) sore waktu setempat.

Di hadapan para pengusaha AS, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya fokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

"Saya menjalankan Program MBG yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan," kata Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan bahwa program MBG itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak saja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini sudah terdapat 23.000 dapur MBG yang beroperasi di berbagai desa. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan.

Program ini juga menciptakan efek berganda di sektor pertanian dan peternakan. Setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, dan bahan pangan lainnya, sehingga memberi kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.

Presiden Prabowo juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund atau Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional.

"Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri," ujarnya.

Prabowo secara terbuka mengakui adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menghadapi dan memberantas secara langsung.

"Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung," tegas Prabowo.