Blue Ocean Fellowship & KKP dorong investasi ekonomi biru

Kebangkitan ekonomi biru semakin menjadi fokus strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan garis pantai yang luas dan kekayaan biota laut yang melimpah, potensi maritim nasional terus menarik perhatian pelaku usaha dari berbagai sektor. Ditambah lagi, Indonesia sebagai negara maritim terbesar kedua di dunia berada pada posisi strategis untuk memimpin transformasi ekonomi biru global. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut membutuhkan model kolaborasi baru yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dan dunia industri.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Blue Ocean Strategy Fellowship 2025 bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menyelenggarakan forum strategis yang mempertemukan para pemimpin bisnis, regulator, serta komunitas inovator untuk merumuskan solusi dan strategi keberlanjutan laut Indonesia.

Di tahun ketiganya, Blue Ocean Strategy Fellowship menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Distinguished Fellow dan melibatkan perusahaan-perusahaan dari sektor perikanan, agribisnis, teknologi digital, energi, logistik, dan industri kreatif yang memiliki ketertarikan pada peluang ekonomi biru. Setelah menggelar Kuliah Umum yang melibatkan ratusan mahasiswa serta pemuda lintas organisasi dan sektor, kali ini, Blue Ocean Strategy Fellowship menghadirkan forum bisnis yang dihadiri para pelaku usaha lintas sektor, bertajuk

“Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystem”, Jumat, 28 November 2025 di Fairmont, Jakarta Pusat.

Adapun forum ini merupakan inisiatif bersama Sampoerna University, School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, dan Blue Ocean Academy yang telah memasuki tahun ketiganya.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Dalam sesi utama, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem laut membutuhkan komitmen nyata dari para pelaku usaha.

“KKP sendiri mengusung lima kebijakan ekonomi biru yang diterapkan di Indonesia, yaitu (1) memperluas kawasan konservasi laut, (2) menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) mengembangkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, (4) mengawasi dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (5) melakukan penanganan sampah plastik di laut. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Menteri Trenggono, Jumat (28/11/2025).

“Membangun ekonomi biru bukan sekadar konsep pembangunan, tetapi komitmen moral untuk menjaga keberlanjutan laut bagi generasi mendatang. Masih banyak tantangannya, mulai dari micro financing, manajemen masyarakat setempat, dan masih banyak tantangan lainnya. Bersama dengan pemerintah, duniaunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor maritim berjalan beriringan dengan konservasi,” paparnya lebih lanjut.

Menteri Trenggono menambahkan, “Apa yang kita lakukan di Indonesia dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai belahan dunia. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor privat harus diperkuat melalui inovasi teknologi, riset, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.”

Rektor Sampoerna University, Dr. Wahdi Yudhi, M.D.A., Ph.D., menegaskan bahwa penguatan fondasi ilmiah dan percepatan inovasi sangat penting bagi keberlanjutan dan daya saing industri maritim.

“Tema “Unlocking the Blue Economy for Sustainable Marine Ecosystems in Indonesia” mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melampaui pendekatan regulasi tradisional, yang selama ini sering kali belum mampu menangani tantangan kronis seperti praktik penangkapan ikan ilegal (IUU fishing) dan menurunnya stok ikan,” ucap Rektor Yudhi.

Irza Farel