DMI serukan masjid jadi shelter pengungsi merespon banjir di Sumatera

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) menyerukan agar masjid-masjid di daerah terdampak banjir di Sumatera dibuka untuk dijadikan tempat sementara bagi para pengungsi.

Seruan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 227.C/III/SE/PP-DMI/XI/2025 yang dikeluarkan pada 27 November 2025. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran kepengurusan DMI di berbagai tingkat, organisasi otonom DMI, serta pengurus DKM dan Takmir Masjid/Mushalla di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"DMI mengimbau dengan penuh keprihatinan agar seluruh masjid di ketiga provinsi tersebut membuka pintu lebar-lebar untuk menjadi hunian darurat (shelter) bagi warga yang terpaksa mengungsi akibat banjir,” demikian tulis surat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, DMI juga mendorong agar pengurus masjid dan jamaah secara aktif mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk meringankan beban para korban.

Bencana banjir yang melanda ketiga provinsi di ujung Pulau Sumatera tersebut telah mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan segera.

Langkah DMI ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat penanganan darurat di lapangan, dengan memanfaatkan masjid yang tersebar luas sebagai pusat bantuan dan perlindungan.

Surat edaran ini ditandatangani secara bersama oleh pimpinan tertinggi DMI, yakni Jusuf Kalla dan Rahmat Hidayat, menegaskan komitmen organisasi dalam merespon cepat bencana dan menggerakkan potensi umat.

DMI berharap masjid-masjid dapat segera bertransformasi menjadi pusat penanganan bencana yang memberikan rasa aman, nyaman, dan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi.

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penanganan bencana alam yang kini melanda sejumlah daerah di Indonesia.

Pernyataan itu dikemukakan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana," katanya.

Dikatakan Bima, instruksi itu disampaikan Presiden untuk merespons situasi akhir tahun yang diwarnai peningkatan curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.