DPRD Sumbar awasi pelaksanaan rehab rekon pascabencana

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana guna memastikan anggaran yang dibutuhkan tepat guna dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar bersama bupati walikota terdampak bencana di Sumbar, Selasa (13/1).

"Kami sebagai anggota DPRD tugasnya bagaimana memberikan pengawasan kepada Pemda sekaligus memberikan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah kita," sebut Muhidi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (14/1).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah memutuskan data data dan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Kita sudah memutuskan data data dan berapa dana yang dibutuhkan. Data dan kebutuhan itu sudah dibawa langsung ke pusat untuk diperjuangkan. Hari Kamis besok akan disusul ke Jakarta untuk menyakinkan Presiden RI agar keluar Perpres khusus bantuan pusat ke daerah, terutama bantuan ekonomi, termasuk Huntara dan huntap," kata Muhidi.

Ia berharap, pemulihan pasca bencana tidak berjalan lama. Buktinya, dari tiga bulan waktu yang diberikan Presiden RI untuk pendataan, dalam waktu 47 hari dapat dituntaskan.

"Ini kenapa, karena kebersamaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, kota, kabupaten dan Forkopimda serta unsur terkait lainnya," sebut Muhidi.

Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar bersama bupati walikota terdampak bencana di Sumbar, berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar.

Kegiatan tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Letnan Jenderal (Letjen) TNI, Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI), Veronica Tan. Berikutnya, Pangdam Tuanku Imam Bonjol, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Arief Gajah Mada, Kapolda Sumbar, Inspektur Jenderal Polisi, Gatot Tri Suryanta.