Enam Jembatan Bailey di Aceh rampung dikerjakan

Banjir besar melanda provinsi Aceh pada 26 November 2025 menyebabkan belasan jembatan penghubung di daerah setempat putus total. Hingga saat ini, pemerintah sudah merampungkan pembangunan enam jembatan darurat atau bailey untuk menormalkan kembali arus lalu lintas bagi pengendara.

Adapun progres pembangunan jembatan Bailey di Aceh yakni Jembatan Teupin Mane, Teupin Reudeup, Jeumpa atau Cot Bada, Matang Bangka, dan Kutablang, Kabupaten Bireuen kini rampung seratus persen.

Kemudian, pembangunan Jembatan Bailey Beutong Ateuh Nagan Raya memasuki 58 persen, Jembatan Panton Nisam Aceh Utara memasuki 98 persen, Jembatan Krueng Pelang Aceh Tengah baru dua persen, Jembatan Wehni Rongka Bener Meriah memasuki 2,5 persen.

Selanjutnya Jembatan Bailey Timang Gajah Bener Meriah pembangunan baru empat persen, Jembatan Jamur Ujung I Bener Meriah memauski lima persen, Jembatan Titi Merah Aceh Tengah nol persen pembangunan.

Kemudian, pembangunan jembatan Bailey di Buket Dara Baktiya Aceh Utara progresnya nol persen, Jembatan Bener Kelipah Bener Meriah memasuki 30 persen, Jembatan Bener Pepayi baru dua persen, dan terakhir progress pembangunan jalan Bandara Rembele tahapan sudah memasuki enam persen.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan setiap rupiah dana negara digunakan dalam operasi tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana harus memenuhi aspek administrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

“Mekanisme penggunaan dana siap pakai tentu harus mengedepankan akuntabilitas, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun dari sisi manfaat di lapangan,” ujar Suharyanto.

Ia menjelaskan, hingga saat ini BNPB telah menerima pengajuan anggaran khususnya dari TNI sebesar Rp 84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, tahap pertama telah disalurkan sebesar Rp 26,7 miliar untuk mendukung operasional prajurit yang bertugas di lapangan.

“Karena ini memasuki akhir tahun 2025, kekurangan anggaran akan dipenuhi pada awal 2026,” katanya.

Suharyanto menambahkan, dana siap pakai tersebut dapat dimanfaatkan untuk operasional personel yang melaksanakan tugas kedaruratan, pembelian serta distribusi logistik bagi warga terdampak, hingga pengadaan barang yang dihibahkan ke daerah seperti jembatan bailey, selimut, dan matras.

Namun demikian, ia menegaskan seluruh penggunaan dana tersebut tetap akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Khusus pengadaan barang, pembayaran dilakukan setelah BNPB menerima hasil audit kelaikan harga dan proses pembayaran oleh BPKP setelah pekerjaan selesai,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Jumat (2/1).

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra DPR RI di Banda Aceh, 30 Desember 2025, menyampaikan bahwa anggaran dana siap pakai untuk mendukung operasional tanggap darurat dan pemulihan di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah tersedia.

“Ada anggaran yang sudah masuk ke BNPB sebesar Rp 1,4 triliun, dan masih bisa dimanfaatkan dari kas negara sebesar Rp 1,5 triliun,” ujar Purbaya.

Hingga 31 Desember 2025, BNPB tercatat telah menyalurkan dana siap pakai untuk operasi tanggap dan transisi darurat di Sumatra, antara lain dukungan operasi pencarian dan pertolongan sebesar Rp 28,8 miliar, pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak Rp 202,3 miliar, serta operasi udara sebesar Rp 148,3 miliar.

Selain itu, dana juga digunakan untuk pendataan kerusakan, uang muka pembangunan hunian sementara, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) dengan nilai masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 5,9 miliar.