HKTI kirim bantuan tahap kedua Rp2,4 miliar ke wilayah terdampak bencana di Sumatera

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menutup akhir tahun 2025 dengan mengirimkan bantuan tahap kedua bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kepada Reporter Elshinta, Heru Lianto, mengatakan bantuan tahap kedua tersebut bernilai sekitar Rp2,4 miliar dan dikirim menggunakan 30 kendaraan berisi barang-barang kedaruratan ke wilayah terdampak.

“Pelepasan bantuan ini merupakan kali kedua bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Sudaryono di Jakarta, Selasa (31/12).

Dengan demikian, total bantuan yang telah disalurkan HKTI dalam dua tahap mencapai Rp3,6 miliar, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan tahap pertama senilai Rp1,2 miliar.

Menurut Sudaryono, bantuan kedaruratan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar yang sulit diperoleh di lokasi bencana, seperti makanan, selimut, popok bayi, dan pembalut.

Ia menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Seluruh bantuan diserahkan kepada BNPB dan didukung oleh tim satuan tugas HKTI yang telah ditempatkan di lokasi bencana guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan, baik untuk kebutuhan darurat maupun rehabilitasi pascabencana,” ujarnya.

Dana bantuan tersebut, lanjut Sudaryono, berasal dari hasil penghimpunan seluruh anggota HKTI yang terdiri atas berbagai latar belakang, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, hingga pegawai.

Selain bantuan darurat, HKTI juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam rehabilitasi lahan pertanian pascabencana bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan instansi terkait.

HKTI juga terus memantau perkembangan bencana di wilayah lain, seperti banjir di Kalimantan dan aktivitas gunung berapi di sejumlah daerah.

“Tugas utama kami adalah memastikan HKTI hadir dan peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah,” kata Sudaryono.

Sudaryono menambahkan sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian di Sumatra terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Dari jumlah tersebut, sekitar 15–20 ribu hektare mengalami kerusakan berat atau pusau sehingga tidak dapat digunakan kembali sebagai lahan sawah.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menjalankan program cetak sawah untuk memulihkan lahan pusau tersebut, termasuk penyediaan benih dan alat pertanian.

“Pendataan akan dimulai pada Januari bersamaan dengan proses pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak,” ujar Sudaryono.

Sementara lahan terdampak lain yang tidak mengalami pusau akan diidentifikasi lebih lanjut sesuai tingkat kerusakan.

Bantuan juga disiapkan bagi sektor peternakan, termasuk ternak ayam, sapi, dan kambing.

Penanganan bencana dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap darurat yang masih berlangsung dan tahap pemulihan pascabencana yang difokuskan pada pembangunan kembali wilayah terdampak.