Kementerian PU percepat penanganan dampak bencana di Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui langkah tanggap darurat lintas sektor, meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey.

Di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah .

Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ratusan sarana sanitasi, serta pengiriman sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, dan instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak .

Dody menegaskan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” ujarnya.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh.