Ketua DPRD Sumbar minta pemda hitung cermat kebutuhan pascabencana

Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat, Muhidi mendorong pemerintah daerah terdampak bencana menghitung secara cermat dan matang kebutuhan pascabencana, sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan kota terdampak bencana.

Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) bagian penting sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Muhidi menegaskan, data sangat penting sebagai bahan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan berapa anggaran dibutuhkan.

Muhidi mendorong kepala SMAN 9 Padang, menghitung sekaligus segera melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi 27 November 2025.

"Kerusakan yang terjadi segera saja dilaporkan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan berapa anggaran dibutuhkan," kata Muhidi pada acara penyerahan secara simbolis bantuan seragam batik di SMA Negeri 9 Padang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (7/1).

Lebih lanjut Muhidi menjelaskan, Jum'at 9 Januari 2026, memasuki tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Tahap ini sangat menentukan perencanaan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.